Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengaku terkejut sekaligus waswas setelah membaca sebagian draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang alih status PPPK. Draf tersebut memuat rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027, tetapi sejumlah ketentuannya masih perlu dicermati.
Fadlun mengatakan ia baru membaca beberapa pasal dan belum mengkaji keseluruhan dokumen. Menurut dia, ada ketentuan yang menggembirakan, tetapi juga ada kemungkinan dampak negatif bagi PPPK paruh waktu maupun penuh waktu. Ia mengaku telah membahas plus-minus draf itu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun, isi yang dibaca Fadlun belum dapat diperlakukan sebagai aturan resmi. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen menyatakan regulasi penyelesaian status PPPK masih disusun. Pemerintah, menurut dia, menyepakati bentuk regulasinya direncanakan berupa Perpres.
Rencana pengangkatan PPPK paruh waktu tanpa tes
Salah satu poin yang disebut Fadlun dalam draf adalah pengangkatan otomatis PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes, terhitung mulai 1 Januari 2027. Rencana itu disebut mencakup guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Jika ketentuan tersebut diterapkan, perubahan status akan menyentuh pegawai di berbagai bidang pelayanan publik.
Draf itu juga memuat rencana perubahan sumber pembiayaan gaji. PPPK paruh waktu yang diangkat menjadi penuh waktu disebut akan menerima gaji dari pemerintah pusat atau instansi pembina jabatan masing-masing. Fadlun memberi contoh tenaga kesehatan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan, sementara guru berada dalam lingkup Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Untuk bidang lain, ia menyebut Satpol PP, pemadam kebakaran, dan perlindungan masyarakat berada di bawah pembinaan Kemendagri. Adapun penyuluh pertanian terkait dengan Kementerian Pertanian. Rincian tersebut menggambarkan kemungkinan pergeseran tanggung jawab pembinaan dan pembiayaan, tetapi belum menjadi kepastian sebelum regulasi disahkan.
Fadlun tidak merinci pasal-pasal yang ia nilai berpotensi menimbulkan dampak negatif. Karena itu, kekhawatirannya masih berupa penilaian atas sebagian draf yang dibaca, bukan kesimpulan mengenai isi akhir Perpres. Ia menilai skema tersebut perlu dipahami secara utuh, termasuk konsekuensinya bagi PPPK penuh waktu dan paruh waktu.
BKN: penyusunan Perpres masih berlangsung
Suharmen menjelaskan, penyusunan regulasi alih status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu masih berproses. Pembahasan juga mencakup rencana pengangkatan PPPK penuh waktu menjadi PNS. Dengan demikian, rencana yang disebut dalam draf dan proses penyusunan aturan mencakup dua persoalan berbeda: peningkatan status PPPK paruh waktu serta kemungkinan perubahan status PPPK penuh waktu.
Menurut Suharmen, pemerintah memilih Perpres karena penyusunannya dinilai dapat berlangsung lebih cepat. Instansi teknis yang membina jabatan fungsional masing-masing ditugaskan menyusun regulasi, dengan supervisi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Bentuk Perpres itu merupakan kesepakatan dalam pembahasan antarinstansi, bukan tanda bahwa aturan sudah berlaku.
Contohnya, Kementerian Pertanian akan menyusun Perpres terkait pengalihan penyuluh pertanian. Untuk guru, penyusunan berada di Kemendikdasmen; tenaga kesehatan di Kementerian Kesehatan; dan Satpol PP di Kemendagri. Suharmen menyebut instansi pembina dapat memilih bentuk Peraturan Pemerintah (PP), tetapi proses penyusunannya diperkirakan lebih lama dibandingkan Perpres.
Jumlah PPPK paruh waktu dan batas informasi saat ini
Dalam keterangan lain yang dikutip JPNN, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani menyatakan bahwa pengalihan ke pusat pada tahap awal hanya menyasar PPPK paruh waktu. PPPK penuh waktu dan tenaga honorer atau non-ASN masih berstatus sebagai pegawai daerah. Keterangan ini penting karena pengalihan pembiayaan atau instansi pembina tidak serta-merta berarti seluruh kelompok pegawai mengalami perubahan status yang sama.
Jumlah PPPK paruh waktu yang disebut akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu per 1 Januari 2027 mencapai 242.482 orang. Angka tersebut dikaitkan dengan PPPK paruh waktu yang akan menerima SK PPPK penuh waktu dari Kemendikdasmen. Rencana itu tetap perlu dibaca sebagai informasi mengenai kebijakan yang sedang disiapkan, bukan keputusan final yang sudah berlaku.
Bagi PPPK yang menunggu kepastian, perkembangan berikutnya bergantung pada penyelesaian draf dan pengesahan regulasi. Sampai ada aturan resmi, klaim mengenai pengangkatan otomatis, sumber gaji, maupun pengalihan ke instansi pusat sebaiknya dipahami sebagai rencana yang masih dibahas. Isi Perpres yang telah ditetapkan nantinya akan menjadi acuan untuk memastikan siapa yang terdampak dan bagaimana mekanismenya.
