Anggota Komisi III DPR, Benny K Harman, meminta penyidik mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak. Benny menilai perkara itu perlu ditelusuri bukan hanya dari sisi teknis penyadapan, tetapi juga kemungkinan motif politik dan pihak yang memberi perintah.
Menurut Benny, tindakan yang diduga melibatkan aparat negara itu tidak bisa dipandang sebagai penyadapan biasa. Ia menyebutnya sebagai penyadapan politik yang berpotensi berkaitan dengan kepentingan kekuasaan. Karena itu, ia meminta Mabes Polri mendalami alasan dan tujuan penyadapan terhadap Presiden serta Istana.
Benny minta dugaan penyadapan politik diusut
Benny menyampaikan pandangannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Ia mempertanyakan apakah tindakan tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi Listyo atau ada pihak lain yang memerintahkannya. Menurut dia, pemeriksaan semestinya menggali pertanyaan itu secara lebih dalam.
“Kasus penyadapan ini bukan penyadapan biasa, ya, tapi ini adalah penyadapan politik. Jadi, diduga kuat ini adalah penyadapan yang memiliki motif kekuasaan,” kata Benny.
Ia menilai, posisi Kapolri sebagai organ negara yang berada di bawah Presiden membuat dugaan penyadapan terhadap kepala negara perlu mendapat perhatian serius. Namun, siapa yang memberi perintah maupun apa motif di baliknya, menurut Benny, harus dipastikan melalui proses pemeriksaan. Ia tidak menyebut adanya pihak tertentu sebagai aktor intelektual.
Benny juga menegaskan, penilaian mengenai kemungkinan tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari hasil penyidikan. Ia menyebut dugaan penyadapan itu dapat mengarah pada tindakan untuk merebut kekuasaan, tetapi penentuan apakah perbuatan tersebut masuk kategori makar bergantung pada pemeriksaan dan konstruksi hukum yang dibangun penyidik.
Motif dan pihak pemberi perintah jadi sorotan
Bagi Benny, pengungkapan motif menjadi bagian penting untuk menjelaskan perkara secara utuh. Penyidik, kata dia, perlu menelusuri kepentingan di balik penyadapan, termasuk memastikan apakah tindakan tersebut merupakan inisiatif individu atau melibatkan perintah dari pihak lain.
Ia berharap penanganan kasus dapat memberikan kepastian hukum. Menurut Benny, kejelasan mengenai dugaan perbuatan dan pihak yang bertanggung jawab dibutuhkan agar persoalan tidak dibiarkan menggantung. Ia juga mengaitkan penyelesaian perkara dengan stabilitas negara dan harapan agar kompetisi politik berlangsung secara sehat.
Pernyataan Benny tersebut merupakan pandangan seorang anggota DPR mengenai dugaan kasus yang sedang ditangani. Penetapan kesimpulan hukum, termasuk mengenai motif dan kemungkinan makar, tetap berada pada proses penyelidikan dan penyidikan. Karena itu, dugaan yang disampaikan tidak dengan sendirinya menjadi bukti bahwa tindakan makar telah terjadi.
Yusril sebut ada indikasi yang sedang didalami
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan perkembangan penyelidikan dan penyidikan menunjukkan adanya indikasi yang mengarah pada tindakan makar. Ia menyebut ketentuan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP sebagai pasal yang berkaitan dengan indikasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).
Yusril menjelaskan bahwa penyidik Bareskrim Polri masih mendalami perkara itu. Pada tahap pemeriksaan awal hingga penetapan tersangka, penyidik disebut telah mengantongi dua alat bukti permulaan yang cukup untuk dugaan tindak pidana penyadapan dan intersepsi.
Menurut Yusril, pengembangan perkara kemudian diarahkan untuk mengetahui tujuan penyadapan dan ke mana tindakan itu mengarah. Dari proses itulah, kata dia, muncul indikasi yang perlu diperiksa lebih lanjut dalam kaitannya dengan ketentuan makar. Ia menyebut kesimpulan mengenai hal tersebut masih bergantung pada perkembangan penyidikan.
Dua pernyataan itu menempatkan motif sebagai salah satu titik penting dalam penanganan kasus. Benny mendorong penyidik mengungkap kemungkinan kepentingan politik dan pemberi perintah, sementara Yusril menyebut adanya indikasi yang masih didalami. Proses hukum selanjutnya akan menentukan apakah dugaan penyadapan dan intersepsi berkaitan dengan tindak pidana lain.
Pengungkapan perkara secara menyeluruh menjadi penting agar publik memperoleh kejelasan tentang apa yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana dasar hukumnya. Sampai penyidikan menghasilkan kesimpulan, dugaan mengenai motif maupun makar perlu dibaca sebagai hal yang masih dalam pemeriksaan, bukan sebagai putusan akhir.
