Kejaksaan Agung mendalami dugaan suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara kepada penyelenggara negara. Suap itu diduga diberikan untuk mempermudah pengurusan izin, kegiatan produksi, hingga penjualan nikel dalam perkara korupsi tata kelola tambang yang berlangsung pada 2013–2025.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026). Menurut dia, dugaan pemberian uang terungkap dari pemeriksaan saksi, tetapi identitas pihak yang diduga menerima belum dapat disampaikan karena masih menjadi materi penyidikan.
Dugaan suap terkait izin, produksi, dan penjualan nikel
Saiful mengatakan, pemberian tersebut diduga berkaitan dengan proses pengelolaan pertambangan. Penyidik menelusuri kemungkinan adanya imbalan untuk mempermudah urusan administrasi, termasuk penerbitan perizinan dan kegiatan produksi sampai tata niaga penjualan.
“Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” kata Saiful.
Ia menjelaskan, dugaan itu berhubungan dengan kewenangan pejabat dalam penerbitan izin tambang serta pengawasan produksi dan distribusi nikel. Namun, Kejagung belum mengungkap siapa penyelenggara negara yang diduga menerima pemberian ataupun peran masing-masing pihak.
Saiful menyebut keterangan para saksi menjadi salah satu dasar penyidik mendalami perkara. Rincian mengenai dugaan aliran suap, katanya, masih akan diuji dalam rangkaian penyidikan dan nantinya dapat tergambar dalam surat dakwaan.
38 saksi diperiksa, penyidikan masih berjalan
Hingga konferensi pers tersebut, Jampidsus Kejagung telah memeriksa 38 saksi. Mereka berasal dari kalangan penyelenggara negara dan pihak swasta. Pemeriksaan lanjutan juga masih dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti dan memperkuat konstruksi perkara.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan identitas serta peran para saksi belum dapat diungkap. Informasi itu masih berkaitan dengan kepentingan penyidikan, sementara pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait tetap berlangsung.
Kejagung belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. Saiful menyatakan tim penyidik masih menyusun rangkaian peristiwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang dikumpulkan sebelum perkara dilimpahkan kepada penuntut umum.
Perkara tersebut mencakup dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara selama periode 2013 hingga 2025. Perusahaan yang diselidiki antara lain PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
Penyidik menyoroti status izin tambang
Dalam penyidikan, Kejagung juga menemukan dugaan penyimpangan terkait status izin usaha pertambangan. Saiful menyebut izin usaha produksi PT BSJ dan PT KAA telah berakhir pada 2015, tetapi kemudian dikenai status penghentian sementara atau suspend sebanyak tiga kali.
Menurut Saiful, pemberian status suspend tersebut diduga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan izin yang telah berakhir semestinya dihentikan dan dikembalikan kepada negara. Temuan itu menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik dalam mengurai tata kelola tambang dan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak terkait.
Kejagung menyebut kegiatan pertambangan dalam perkara ini diduga dikendalikan Arif Kurniawan, yang disebut sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner. Sosok yang juga disebut berinisial AK itu belum dapat dimintai keterangan langsung karena terdeteksi berada di luar negeri.
Korps Adhyaksa telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melacak keberadaan AK. Perkembangan pencarian dan pemeriksaan berikutnya akan menjadi bagian penting dalam menguji dugaan keterkaitan antara perusahaan, proses perizinan, dan aliran uang kepada penyelenggara negara.
Penyidikan masih berlangsung, sehingga dugaan suap dan pelanggaran perizinan tersebut belum menjadi kesimpulan hukum. Kejagung menyatakan masih mengumpulkan bukti; pengungkapan identitas pihak yang diduga terlibat akan menunggu perkembangan perkara dan proses hukum selanjutnya.
