Pemerintah mencabut atau membatalkan hak guna usaha (HGU) 11 perusahaan perkebunan yang direkomendasikan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan keputusan itu dalam konferensi pers, Senin (9/11).
Rekomendasi pencabutan disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Menurut Nusron, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kondisi dan tingkat pelanggaran yang berbeda, sehingga tindak lanjutnya dibagi ke dalam lima klaster. Tidak semua perusahaan langsung menerima pencabutan HGU secara menyeluruh.
Daftar perusahaan mencakup PT MIB di Kalimantan Selatan; PT RKA, PT SKM, PT SAE, PT PSLT, PT BOS, PT AER, PT ANI, dan PT API di Kalimantan Barat; serta PT JMS dan PT STP di Kalimantan Timur.
Lima klaster penanganan HGU perusahaan
Klaster pertama berisi perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut. Nusron menyebut langkah ini diambil karena kebakaran berulang terjadi di wilayah HGU, area terbakar melampaui separuh luas izin, dan perusahaan tidak memiliki sarana maupun prasarana untuk mengantisipasi serta memitigasi karhutla.
Tiga perusahaan dalam kelompok ini adalah PT MIB dengan luas lahan 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.000 hektare, dan PT SKM seluas 7.000 hektare. Keterangan tersebut menjadi dasar pemerintah membedakan penanganan mereka dari perusahaan yang area kebakarannya lebih kecil atau status izinnya berbeda.
Klaster kedua hanya mencakup PT PSLT, yang memiliki lahan 2.300 hektare. HGU perusahaan itu telah berakhir pada 2020. Nusron mengatakan lahan tersebut dipastikan akan diambil alih negara, sehingga tindak lanjutnya berbeda dari pencabutan izin yang masih berlaku.
Untuk klaster ketiga, pemerintah membatalkan penerbitan HGU. Perusahaan dalam kelompok ini telah memiliki Izin Usaha Perkebunan, tetapi HGU-nya belum terbit. Mereka adalah PT ANI dengan luas 5.000 hektare, PT BOS seluas 4.000 hektare, dan PT AER seluas 5.000 hektare.
Pencabutan sebagian dan pemeriksaan lapangan
Penanganan klaster ketiga tidak berhenti pada pembatalan penerbitan HGU. Kementerian ATR/BPN, kata Nusron, akan merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah terkait agar mengevaluasi Izin Usaha Perkebunan yang sudah diterbitkan.
Klaster keempat meliputi pencabutan HGU sebagian. PT SAE di Landak, Kalimantan Barat, masuk kelompok ini dengan lahan seluas 1.510 hektare. Pemerintah menyebut tingkat kebakaran di wilayah tersebut kurang dari 50 persen dari total luas HGU, sehingga tindakan yang diambil tidak sama dengan pencabutan seluruh izin.
Sementara itu, nasib tiga perusahaan di klaster kelima masih dikaji. Ketiganya adalah PT STP, PT API, dan PT JMS. Pemerintah belum menetapkan apakah HGU mereka akan dicabut seluruhnya atau hanya sebagian, karena pemeriksaan fisik dan pengukuran data di lapangan masih berlangsung.
Perbedaan perlakuan tersebut menunjukkan bahwa status penanganan 11 perusahaan tidak seragam: ada HGU yang dicabut penuh, ada yang hanya sebagian, ada yang dibatalkan penerbitannya, dan ada pula yang masih diperiksa. Untuk perusahaan dengan HGU yang telah habis, pemerintah menyatakan lahan akan diambil alih negara.
Investor berasal dari dalam dan luar negeri
Nusron menyebut pemilik manfaat atau pemegang saham perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari sejumlah negara. Di antaranya Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, selain investor dari dalam negeri. Ia tidak merinci dalam keterangan yang tersedia perusahaan mana yang terkait dengan masing-masing negara.
Pemerintah juga belum menyampaikan hasil akhir pemeriksaan untuk PT STP, PT API, dan PT JMS. Perkembangan pemeriksaan lapangan serta evaluasi izin perkebunan pada kelompok lain akan menentukan tindak lanjut berikutnya. Karena itu, rincian sanksi dan status lahan masih perlu dicermati seiring proses yang berjalan.
