Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendorong pemerintah berbagai negara memperketat aturan terhadap makanan dan minuman yang menggunakan bahan tambahan, seperti pewarna, perasa, dan pemanis buatan. Usulan ini tertuang dalam draf panduan baru yang menyoroti formulasi makanan ultra-proses atau ultra-processed foods (UPF), di tengah kekhawatiran terhadap dampak pola makan tidak sehat yang disebut menyebabkan 11 juta kematian setiap tahun.
Draf tersebut memperluas pendekatan WHO dalam menilai produk pangan. Jika sebelumnya panduan lebih berfokus pada kandungan gizi, seperti lemak, gula, dan garam, kini penggunaan bahan aditif yang membuat produk terlihat atau terasa lebih menarik bagi konsumen juga menjadi perhatian.
WHO perluas penilaian makanan ultra-proses
Pejabat Teknis Departemen Nutrisi dan Keamanan Makanan WHO, Katrin Engelhardt, mengatakan penilaian kesehatan suatu produk tidak cukup hanya bertumpu pada informasi nutrisinya. Formulasi bahan yang digunakan juga perlu diperhitungkan untuk membantu mencegah penyakit akibat pola makan.
“Draf ini melangkah lebih jauh dari sekadar penilaian nutrisi tradisional. Kami menyadari bahwa makanan tidak hanya harus dinilai dari kandungan gizinya saja, tetapi juga dari aspek formulasi bahannya demi mencegah penyakit akibat pola makan,” kata Engelhardt, dikutip dari Reuters.
Perubahan fokus ini dapat berdampak pada beragam produk olahan. Minuman bersoda dan mi instan, misalnya, berpotensi menghadapi regulasi yang lebih ketat di tingkat nasional apabila panduan tersebut kelak direkomendasikan kepada negara-negara anggota WHO.
Sejumlah pilihan kebijakan yang mungkin diterapkan mencakup kewajiban mencantumkan label peringatan kesehatan serta pengenaan pajak khusus. Namun, ketentuan itu belum menjadi aturan yang berlaku. Usulan WHO masih berbentuk draf dan masih menjalani konsultasi publik.
Industri pangan khawatir biaya dan aturan bertambah
Rencana tersebut mendapat penolakan dari pelaku industri makanan dan minuman global. International Food and Beverage Alliance (IFBA), organisasi yang mewakili perusahaan multinasional di sektor itu, menilai pendekatan baru WHO berisiko menggeser perhatian dari kualitas nutrisi utama dan memberi kesan negatif terhadap produk yang dinilai aman dikonsumsi.
“Kekhawatiran utama kami adalah potensi terganggunya prioritas nutrisi yang telah ditetapkan serta upaya reformulasi produk yang sedang berjalan,” ujar Sekretaris Jenderal IFBA, Rocco Renaldi.
Pelaku industri juga menyoroti potensi kenaikan biaya operasional jika perusahaan harus mengubah resep produk. Mereka mengkhawatirkan proses reformulasi, kewajiban label yang lebih rumit, risiko gugatan hukum kelompok atau class-action, serta kemungkinan pengenaan pajak tinggi terhadap perusahaan makanan olahan.
Chief Executive Officer Kraft Heinz, Steve Cahillane, meminta WHO melibatkan perusahaan dalam pembahasan kebijakan. Menurut dia, pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan mengaku peduli pada konsumen seharusnya mendapat ruang dalam diskusi saat rancangan aturan dikembangkan.
“Kami bergerak di bisnis makanan dan sangat peduli pada konsumen. Sudah sepatutnya kami mendapatkan ruang di meja diskusi saat pembahasan kebijakan ini berkembang,” kata Cahillane.
Pakar mendukung penilaian yang lebih luas
Di sisi lain, sejumlah ilmuwan dan pakar kesehatan mendukung langkah WHO. Co-director Global Food Research Program dari University of North Carolina Chapel Hill, Lindsey Smith Taillie, berpandangan bahwa penilaian kesehatan produk tidak semestinya hanya melihat kandungan gizinya.
“Kandungan nutrisi dan status ultra-processed foods bukanlah dua hal yang berseberangan. Keduanya dapat dan sudah seharusnya dijadikan pijakan awal bagi pembuat kebijakan,” ujar Taillie.
Perbedaan pandangan itu memperlihatkan tantangan dalam merancang kebijakan pangan: pemerintah perlu mempertimbangkan informasi gizi sekaligus cara produk dirumuskan, sementara industri mengkhawatirkan dampak aturan terhadap biaya dan proses produksi. Bagi WHO, perluasan fokus tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong penilaian yang lebih menyeluruh terhadap makanan.
Draf panduan masih berada dalam tahap konsultasi publik hingga 27 November. Setelah proses itu, usulan tersebut akan dipertimbangkan sebelum direkomendasikan secara resmi kepada negara-negara anggota. Dengan demikian, bentuk aturan yang mungkin diterapkan di tiap negara belum ditetapkan dan masih bergantung pada tahapan pembahasan berikutnya.
