PPPK Lobar Berharap Gaji Ditanggung Pemerintah Pusat

Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, menyambut rencana perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu. Namun, ia berharap pemerintah pusat menanggung gaji para pegawai tersebut agar beban fiskal daerah tidak semakin berat.

Nurul menyampaikan harapan itu saat dikonfirmasi pada Senin (9/11/2026). Menurut dia, pemerintah pusat telah menjanjikan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu, serta Penuh Waktu menjadi ASN. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendukung kebijakan tersebut, tetapi masih menunggu kejelasan mengenai pembiayaan gaji.

Pemkab Lobar menunggu aturan tertulis

Hingga saat itu, Pemkab Lombok Barat belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat. Informasi yang diterima pemerintah daerah baru menyebutkan bahwa kebijakan pengalihan status dan pembiayaan gaji PPPK maupun ASN telah disepakati pemerintah pusat bersama DPR.

Kesepakatan tersebut belum menjawab pertanyaan penting bagi daerah: apakah anggaran penggajian akan ditanggung pemerintah pusat atau dibebankan kepada pemerintah daerah. Nurul mengatakan kepastian mengenai masuknya biaya itu ke dalam fiskal Lombok Barat pada 2027 juga belum ada.

“Tapi kepastian masuk dalam fiskal kita (tahun 2027) belum,” ujar Nurul, yang akrab disapa Umi. Ia menegaskan pemerintah kabupaten masih menunggu kebijakan itu dituangkan dalam aturan atau surat resmi sebelum dapat mengetahui dampaknya secara pasti.

Bagi Pemkab Lobar, kejelasan sumber anggaran menjadi bagian penting dari pelaksanaan perubahan status pegawai. Dukungan terhadap alih status berjalan beriringan dengan pertanyaan tentang siapa yang akan membayar gaji setelah kebijakan diterapkan. Tanpa kepastian tertulis, pemerintah daerah belum dapat memastikan apakah pengeluaran tersebut akan menjadi tanggungan daerah.

Beban gaji jadi perhatian fiskal daerah

Nurul menyebut pembiayaan gaji oleh pemerintah daerah akan terasa berat dari sisi fiskal. Sebaliknya, apabila pemerintah pusat menanggung gaji atau memberikan dukungan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), beban daerah akan lebih ringan.

“Kalau tidak masuk (ditanggung daerah), nah ini yang berat, tetapi kalau kita diberikan DAU-nya, pastinya meringankan kita,” kata Nurul. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Pemkab Lombok Barat mendukung perubahan status, tetapi tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran untuk menjalankannya.

Ia juga menyatakan dukungan apabila gaji PPPK maupun ASN nantinya ditanggung pemerintah pusat. Namun, harapan itu belum dapat dipastikan menjadi skema resmi karena pemerintah kabupaten belum menerima dokumen kebijakan. Dengan demikian, aspek pembiayaan masih menjadi hal yang ditunggu dalam rencana alih status tersebut.

Belum adanya pemberitahuan resmi juga membuat pemerintah daerah belum memiliki kepastian mengenai pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Informasi tentang kesepakatan pemerintah pusat dan DPR menjadi perkembangan awal, tetapi belum disertai rincian tertulis yang diterima Pemkab Lobar terkait mekanisme anggaran.

Guru berharap alih status segera terealisasi

Di kalangan pegawai, rencana perubahan status tersebut disambut dengan harapan. Mira Budiartika, Guru SDN 1 Keru, Kecamatan Narmada, berharap bisa menjadi PPPK Penuh Waktu pada tahun depan.

“Kami berharap direalisasikan (alih status PPPK),” kata Mira. Harapan itu menambah perhatian terhadap kepastian pelaksanaan kebijakan, terutama bagi PPPK Paruh Waktu yang menantikan perubahan status.

Untuk saat ini, dua hal masih menjadi penantian: realisasi alih status dan kepastian sumber pembayaran gaji. Pemkab Lombok Barat menyatakan dukungan, sementara rincian kebijakan resmi dari pemerintah pusat belum diterima. Kejelasan aturan dan skema anggaran akan menentukan bagaimana rencana tersebut dijalankan tanpa mengabaikan kemampuan fiskal daerah.

Catatanpublik