Penyidik Polda Metro Jaya menemui mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di sebuah gelanggang olahraga bulu tangkis pada Selasa (10/11/2026) malam. Kedatangan itu dilakukan setelah Firli dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membantah kabar bahwa Firli ditangkap. Menurut dia, penyidik datang untuk menindaklanjuti ketidakhadiran Firli dalam proses penyidikan, bukan untuk mengamankannya.
“Tidak ada yang diamankan,” kata Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Budi mengatakan Firli menyampaikan kesediaan untuk hadir dalam panggilan berikutnya. Namun, polisi belum mengumumkan kapan pemeriksaan lanjutan akan digelar maupun alasan Firli tidak memenuhi dua panggilan sebelumnya.
Polisi akan menjadwalkan pemeriksaan ulang
Pertemuan di GOR bulu tangkis itu melibatkan personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Budi menjelaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas dua panggilan pemeriksaan yang tidak dipenuhi Firli.
“Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR bulu tangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Saudara FB dalam dua kali panggilan pemeriksaan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Firli disebut bersedia memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya. Penyidik akan kembali menyusun jadwal, tetapi kepolisian belum menyampaikan tanggal pasti. Polda Metro Jaya juga belum menjelaskan perkembangan lain dalam penyidikan setelah kedatangan petugas.
Kabar mengenai kehadiran polisi di GOR sempat memunculkan dugaan bahwa Firli telah ditangkap. Budi menegaskan tidak ada penangkapan ataupun penahanan. Dengan demikian, peristiwa itu sebatas pertemuan penyidik dengan Firli untuk menindaklanjuti ketidakhadirannya dalam pemeriksaan.
Firli ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023. Kasus yang menjeratnya berkaitan dengan dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi, atau suap dalam penanganan perkara korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo.
Perkara Firli belum masuk tahap persidangan
Hampir tiga tahun sejak penetapan tersangka, Firli belum ditahan dan perkara tersebut belum memasuki persidangan. Penyidik menjeratnya dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perjalanan berkas perkara juga menghadapi hambatan. Berkas Firli disebut telah dua kali dikembalikan jaksa penuntut umum karena dinilai belum memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Kejaksaan sebelumnya memberikan petunjuk agar penyidik melengkapi berkas tersebut.
Kejaksaan Tinggi Jakarta menyatakan telah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara Firli kepada Polda Metro Jaya pada 7 Agustus 2025. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Dapot Dariarma menjelaskan, pengembalian dilakukan setelah petunjuk jaksa dalam surat P-19 tidak dipenuhi hingga batas waktu yang ditentukan.
“Kita kembalikan SPDP, bukan berkas lagi. SPDP pun kita kembalikan pada tanggal 7 Agustus 2025,” kata Dapot dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).
Dapot mengatakan kejaksaan telah menerbitkan surat P-20 setelah petunjuk sebelumnya tidak dipenuhi. Jika penyidik ingin meneruskan penanganan perkara, pemberitahuan dimulainya penyidikan harus disampaikan kembali kepada kejaksaan.
Pengembalian SPDP itu tidak serta-merta menghapus status tersangka Firli. Kejaksaan juga menyatakan langkah tersebut bukan berarti penyidik telah menerbitkan surat penghentian penyidikan.
Ada penyidikan lain terkait dugaan pelanggaran UU KPK
Di luar perkara dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo, Firli juga menghadapi penyidikan terkait dugaan pelanggaran Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK. Ketentuan tersebut mengatur larangan bagi pimpinan KPK untuk berhubungan dengan pihak yang sedang berperkara.
Hingga Rabu (11/11/2026), Polda Metro Jaya belum mengumumkan jadwal pemeriksaan terbaru ataupun perkembangan pelengkapan berkas setelah SPDP dikembalikan kejaksaan. Kesediaan Firli untuk memenuhi panggilan berikutnya kini menjadi langkah yang ditunggu dalam proses hukum yang masih berjalan.
Perhatian berikutnya tertuju pada jadwal pemeriksaan dan tindak lanjut penyidik terhadap berkas perkara. Kepastian itu akan menunjukkan bagaimana proses hukum terhadap Firli bergerak setelah penyidik mendatanginya secara langsung.
