Hutan dan Karhutla, Tuntutan Publik terhadap Negara

Aksi mahasiswa dan masyarakat sipil pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026, mengangkat isu penguasaan hutan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di Jakarta, massa yang tergabung dalam komite SADAR membentangkan spanduk bertuliskan “Hutan bukan milik oligarki, alam harus dilindungi, perusak harus diadili” dan mendesak pemerintah menangani dampak karhutla.

Aksi serupa juga dilaporkan berlangsung di Balikpapan, Kalimantan. Peserta membawa seruan agar pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, memulihkan hutan, dan menghentikan perluasan perkebunan sawit. Unjuk rasa tersebut mencerminkan keresahan warga yang terdampak asap serta mempertanyakan tata kelola lahan dan pertanggungjawaban pihak yang dianggap berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.

Desakan penanganan karhutla dan dampaknya

Dalam aksi di Jakarta, massa menyuarakan lima tuntutan. Di antara yang disebut secara terbuka adalah penetapan status bencana nasional untuk karhutla dan penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab. Mereka juga membawa atribut berisi kritik terhadap pemerintah, termasuk seruan agar hutan dipulihkan.

Di Balikpapan, spanduk yang dibawa peserta memuat pesan “Pray for Kalimantan”, “Dipaksa menghirup udara beracun”, dan “Tetapkan sebagai bencana nasional”. Peserta turut menyerukan penghentian sawit. Pesan-pesan tersebut menyoroti dampak langsung kebakaran terhadap kualitas udara dan kehidupan warga di kawasan terdampak.

Sejumlah tulisan opini yang menjadi latar isu ini menghubungkan karhutla dengan perubahan fungsi hutan untuk perkebunan dan pertambangan. Para penulis berpendapat bahwa pengelolaan yang lebih mengutamakan keuntungan dapat memperbesar risiko kerusakan lingkungan, sementara warga menanggung akibat seperti asap, kehilangan mata pencaharian, dan gangguan kesehatan.

Namun, klaim mengenai hubungan sebab-akibat dan tanggung jawab korporasi perlu diuji melalui data serta penyelidikan yang transparan. Tuntutan demonstran agar pihak yang bertanggung jawab diadili merupakan desakan politik dan hukum, bukan penetapan kesalahan oleh pengadilan.

Perdebatan soal izin dan penguasaan hutan

Isu lain yang disorot adalah pemberian izin pengelolaan hutan, termasuk melalui skema hak guna usaha (HGU). Dalam opini yang beredar, kebijakan tersebut dinilai membuka ruang bagi perusahaan besar untuk menguasai lahan dalam skala luas. Para penulis juga menyatakan bahwa masyarakat adat dapat kehilangan akses terhadap lahan dan hutan yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Persoalan itu kemudian dikaitkan dengan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menyebut bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Para pengkritik kebijakan menilai pemerintah perlu memastikan pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bukan hanya bagi pemegang izin.

Sejumlah opini juga menyampaikan angka yang mereka atribusikan kepada lembaga dan instansi pemerintah. Salah satunya menyebut data Konsorsium Pembaruan Agraria per November 2026 mengenai sekitar 26,8 juta hektare hutan yang disebut dikuasai oligarki. Tulisan yang sama mengutip angka kerusakan 639,23 hektare dan 277.075 kasus ISPA hingga 11 Oktober 2026, termasuk 64.913 kasus pada balita. Angka-angka itu merupakan klaim yang dicantumkan dalam opini tersebut; pembaca perlu merujuk sumber data asli untuk mengetahui cakupan, metode, dan konteksnya.

Ujian bagi kebijakan dan pengawasan

Karhutla berulang membuat desakan publik tidak berhenti pada pemadaman api. Warga juga menuntut penanganan dampak kesehatan, pemulihan kawasan yang terbakar, serta kejelasan mengenai tata kelola lahan. Ketika asap mengganggu aktivitas dan mata pencaharian, respons pemerintah dituntut menjangkau kebutuhan warga, bukan hanya penanganan titik api.

Perdebatan mengenai hutan dan kepentingan korporasi pada akhirnya mengarah pada pertanyaan tentang pengawasan izin, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum. Pemerintah perlu menjelaskan langkah yang ditempuh dan membuka informasi yang dapat diperiksa publik. Bagi warga di daerah terdampak, ukuran keberhasilan bukan semata padamnya api, melainkan juga pulihnya lingkungan dan berkurangnya risiko kebakaran pada musim berikutnya.

Catatanpublik