Upaya pemakzulan terhadap Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth gagal pekan ini, tetapi langkah itu kembali menyoroti mekanisme pemakzulan di AS dan peluang Presiden Donald Trump menghadapi proses serupa. Hegseth menyebut upaya yang ditujukan kepadanya sebagai “sandiwara” dan “sabotase”.
Upaya pemakzulan itu berangkat dari tuduhan bahwa Hegseth melancarkan perang terhadap Iran tanpa persetujuan yang semestinya dari Kongres. Meski peluangnya sejak awal dinilai kecil, sejumlah pengamat melihatnya sebagai pertanda bahwa pemakzulan akan terus menjadi bagian dari pertarungan politik di Washington.
Bagaimana proses pemakzulan di Amerika Serikat?
Pemakzulan merupakan mekanisme legislatif untuk mengajukan tuduhan terhadap pejabat terpilih, termasuk presiden dan hakim. Proses ini bukan perkara pidana. Namun, jika berujung pada vonis bersalah, seorang pejabat dapat dicopot dari jabatannya.
Di tingkat federal, proses dimulai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika perkara diajukan, persidangan berlangsung di Senat. Kedua pihak mendapat kesempatan untuk memeriksa pihak-pihak yang relevan sebelum senator mengambil keputusan.
Ambang untuk menjatuhkan vonis bersalah cukup tinggi: diperlukan dukungan dua pertiga anggota Senat. Ketentuan ini membuat pemakzulan sulit berakhir dengan pencopotan, terutama ketika perbedaan politik antarkubu begitu tajam.
Meski demikian, pengajuan perkara dapat berlangsung cepat. Dalam kasus Hegseth, prosesnya bisa langsung dibawa ke persidangan dalam waktu 48 jam setelah dimulai. Kecepatan itu tidak mengubah beratnya syarat untuk memperoleh vonis bersalah.
Pemakzulan kerap menjadi senjata politik
Sejak perkara pemakzulan pertama tuntas pada 1799, baru delapan orang yang dinyatakan bersalah dan dicopot melalui mekanisme tersebut. Mereka seluruhnya hakim. Catatan itu memperlihatkan betapa kecil peluang pemakzulan berhasil menjatuhkan tokoh politik papan atas.
Karena sulit mencapai dukungan dua pertiga di Senat, pemakzulan juga kerap berfungsi sebagai cara untuk menyoroti dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, sekaligus menekan pejabat agar mundur. Frank O. Bowman III, profesor hukum di Universitas Missouri yang menulis tentang pemakzulan dan Trump, mengatakan taktik menjadikan ancaman pemakzulan sebagai penyampai pesan sudah berlangsung lama.
“Tak bisa dimungkiri bahwa taktik ini semakin sering muncul pada era Trump-Joe Biden,” kata Bowman kepada DW.
Keith Whittington, profesor di Yale Law School dan pakar pemakzulan, mengingatkan bahwa penggunaan kewenangan itu untuk kepentingan partisan bukan tujuan para pendiri Amerika. Menurut dia, pendekatan yang sangat berpihak di Kongres telah memperkecil peluang vonis bersalah dan pencopotan pejabat.
Mengapa Trump bisa kembali menghadapi pemakzulan?
Trump pernah menjalani dua proses pemakzulan. Pada 2020, Senat menyatakannya tidak bersalah atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres. Setahun kemudian, ia kembali dibebaskan dari tuduhan menghasut pemberontakan.
Hasil pemilu sela yang disebut dalam laporan itu akan membuat Partai Demokrat menguasai kedua kamar Kongres mulai 2027. Perubahan komposisi tersebut dapat membuka jalan bagi upaya pemakzulan baru terhadap Trump. Namun, penguasaan DPR saja belum cukup untuk memastikan seorang presiden dicopot: dukungan dua pertiga senator tetap diperlukan.
Dasar yang dapat dipakai Kongres mencakup pengkhianatan, penyuapan, kejahatan berat lainnya, atau penyalahgunaan wewenang. Meski ada landasan hukum, keputusan untuk mengajukan pemakzulan tetap dipengaruhi pertimbangan politik dan dukungan publik.
Bowman menyarankan Demokrat agar tidak terburu-buru mengajukan pemakzulan begitu kembali menguasai DPR. Menurut dia, partai itu perlu lebih dulu menunjukkan kepada masyarakat bahwa kekuasaan legislatif dapat digunakan untuk menghasilkan hal-hal yang berdampak nyata.
Dukungan lintas partai menjadi penentu
Peluang pemakzulan, kata Bowman, bisa berubah jika semakin banyak anggota Partai Republik dan masyarakat berbalik menentang Trump. Dalam keadaan seperti itu, dukungan dari kubu seberang menjadi penting untuk memenuhi ambang suara di Senat.
Whittington menilai Demokrat perlu bernegosiasi secara intensif dengan para senator Republik untuk mengetahui apakah ada alasan yang dapat mendorong sebagian dari mereka mendukung pemakzulan. Tanpa dukungan lintas partai, proses itu berisiko kembali berakhir tanpa vonis.
Pengalaman dua pemakzulan Trump sebelumnya juga membekas pada persepsi publik. Bowman menilai kedua proses tersebut semestinya menghasilkan vonis, tetapi hasil akhirnya berbeda. Bagi masyarakat, katanya, rangkaian proses itu dapat terlihat seperti keributan panjang tanpa hasil, sehingga nilai pemakzulan di mata publik ikut merosot.
Kasus Hegseth memperlihatkan bahwa pemakzulan dapat bergerak cepat sebagai proses, tetapi sulit berhasil sebagai upaya pencopotan. Jika isu ini kembali diarahkan kepada Trump, dukungan politik di Senat dan penilaian publik akan menjadi faktor yang tak kalah menentukan dari tuduhan yang diajukan.
