Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) menggandeng PT Pos Indonesia untuk mempermudah pengiriman barang dan dokumen saat hakim menjalani mutasi. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama di Bandung, Selasa, 17 November 2026. Pada hari yang sama, Mahkamah Agung (MA) dan Pos Indonesia menandatangani nota kesepahaman.
Ketua Umum PP IKAHI, Prof. Dr. H. Yanto, mengatakan kolaborasi tersebut berangkat dari kebutuhan yang dihadapi hakim ketika berpindah tempat tugas. Penempatan hakim tersebar di berbagai wilayah, mulai dari kota besar hingga daerah kepulauan dan perbatasan. Perpindahan barang keluarga, karena itu, dapat melibatkan perjalanan jauh lintas pulau.
“Pindahan bukan urusan sederhana karena menyita tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit,” ujar Yanto di sela acara. Melalui kerja sama ini, anggota IKAHI dapat mengakses layanan pengiriman Pos Indonesia, termasuk untuk kebutuhan pindahan ke tempat tugas yang baru.
Layanan kargo dan pengiriman langsung ke tempat tugas
Perjanjian PP IKAHI dengan Pos Indonesia berlaku hingga 1 Desember 2028. Cakupan layanan yang disediakan meliputi pengiriman kilat, reguler, kargo, serta layanan logistik. Fasilitas penjemputan barang dan jaminan ganti rugi juga termasuk dalam layanan yang dapat diakses anggota.
Untuk barang pindahan dengan berat 10 hingga 150 kilogram, tersedia layanan kargo dengan tarif yang dapat dirundingkan. Adapun pengiriman menggunakan truk dirancang berlangsung langsung dari alamat asal ke lokasi tugas baru, atau door-to-door. Skema tersebut ditujukan untuk membantu anggota mengatur pemindahan barang tanpa harus mengurus sendiri seluruh tahapan pengiriman.
Kerja sama itu juga mencakup perlindungan nilai barang hingga 100 persen melalui jaminan tambahan. Pembayaran dapat dilakukan belakangan dengan mekanisme tagihan berkala. Rincian ini menjadi bagian dari pilihan layanan yang dapat digunakan hakim sesuai kebutuhan pengiriman mereka.
Yanto menyebut kemitraan tersebut sebagai salah satu ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Namun, ia menegaskan bahwa upaya itu tidak berhenti pada penyediaan layanan logistik. “Kami juga akan terus berikhtiar agar seluruh biaya pindahan hakim dapat ditanggung sepenuhnya oleh negara,” katanya.
IKAHI akan sosialisasikan program kepada anggota
PP IKAHI bersama pengurus daerah akan menyosialisasikan program tersebut kepada anggota. Organisasi itu juga menyatakan akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin. Langkah tersebut diharapkan membantu memastikan informasi mengenai layanan dan mekanisme penggunaannya sampai kepada hakim yang membutuhkan.
Yanto menyampaikan apresiasi kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia, Muhamad Iskandar, beserta jajaran atas kemitraan yang terjalin. Kerja sama ini menghubungkan kebutuhan praktis hakim saat dimutasi dengan layanan pengiriman yang dapat menjangkau berbagai daerah.
Ketua MA Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menyambut baik sinergi antara IKAHI dan Pos Indonesia. Ia mengingatkan agar kemudahan dan pelayanan yang diterima anggota tetap dijalankan dengan berpedoman pada kode etik. Potensi konflik kepentingan, menurut pesan Sunarto, juga harus dihindari.
MA lanjutkan kerja sama pengiriman surat tercatat
Nota kesepahaman antara MA dan Pos Indonesia merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya. Fokusnya antara lain pengiriman surat panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.
Sunarto mengatakan mekanisme surat tercatat terbukti efektif menekan biaya perkara. Pada saat yang sama, ia menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan. Bahan pemberitaan menyebut Ketua MA menyampaikan lima catatan evaluasi untuk perbaikan, tetapi tidak merinci isi masing-masing catatan tersebut.
Pesan Sunarto menempatkan pengiriman dokumen perkara sebagai urusan yang menyangkut lebih dari sekadar distribusi surat. “Di balik selembar surat panggilan, tersimpan nasib seseorang yang berhadapan dengan hukum,” ujarnya.
Dengan dua kerja sama yang berbeda—layanan logistik bagi anggota IKAHI dan pengiriman surat tercatat untuk kebutuhan peradilan—kemitraan ini mencakup kebutuhan internal hakim sekaligus layanan administrasi perkara. Sosialisasi dan evaluasi yang dijanjikan IKAHI akan menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana layanan tersebut digunakan, sementara MA dan Pos Indonesia tetap perlu menjaga ketepatan serta akuntabilitas pengiriman surat kepada pihak berperkara.
