Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar sedikitnya 70 persen manfaat dari seluruh izin pertambangan dinikmati negara menambah ketidakpastian bagi investor. Pemerintah belum menjelaskan mekanisme maupun cakupan penerapan kebijakan tersebut, sementara sektor pertambangan tengah menghadapi sejumlah perubahan kebijakan fiskal.
Analis Fundamental BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand menilai ketidakjelasan itu menjadi persoalan utama bagi pelaku usaha. Investor, menurut dia, belum mengetahui apa yang dimaksud dengan “70 persen manfaat” dan bagaimana angka tersebut akan dihitung.
Ketika definisi dan aturan teknis belum tersedia, perusahaan belum dapat memperkirakan secara pasti dampak kebijakan terhadap kegiatan usaha maupun keputusan investasi. Ketidakpastian juga muncul karena arahan tersebut disampaikan di tengah perubahan aturan lain yang berkaitan dengan sektor pertambangan.
Definisi manfaat 70 persen belum jelas
Instruksi Presiden menetapkan sasaran bahwa minimal 70 persen manfaat dari seluruh izin pertambangan harus dinikmati negara. Namun, bahan yang tersedia belum merinci komponen apa saja yang termasuk dalam penghitungan manfaat itu. Belum jelas pula bagaimana ketentuan tersebut akan diterapkan pada berbagai izin pertambangan.
Bagi investor, perbedaan definisi dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda. Apakah manfaat akan dihitung dari penerimaan negara, porsi keuntungan, atau unsur lain merupakan pertanyaan yang perlu dijawab sebelum perusahaan bisa menilai dampak kebijakan. Tanpa penjelasan tersebut, angka 70 persen belum cukup untuk menjadi dasar perhitungan usaha.
Ruang lingkup kebijakan juga menjadi perhatian. Instruksi tersebut menyebut seluruh izin pertambangan, tetapi belum ada keterangan mengenai cara penerapannya. Kejelasan mengenai cakupan dan mekanisme akan menentukan bagaimana pelaku usaha membaca aturan itu, termasuk dalam menyusun rencana bisnis dan mempertimbangkan investasi.
Karena itu, ketidakpastian bukan semata-mata soal besarnya target yang disampaikan pemerintah. Bagi pelaku pasar, kepastian mengenai cara kerja kebijakan sama pentingnya dengan sasaran akhirnya. Rincian teknis akan membantu mereka memahami kewajiban yang mungkin muncul dan menilai risiko secara lebih terukur.
Perubahan kebijakan tambang berlangsung beruntun
Abida menempatkan arahan tersebut dalam rangkaian perubahan kebijakan fiskal sektor pertambangan sepanjang 2026. Sejumlah hal yang disebut mencakup usulan revisi royalti, bea keluar emas yang berlaku sejak Desember 2025, serta rencana sentralisasi ekspor melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 2027.
Ketiga kebijakan itu memiliki status dan waktu penerapan yang berbeda. Revisi royalti disebut sebagai usulan, bea keluar emas telah diterapkan sejak Desember 2025, sedangkan sentralisasi ekspor melalui DSI merupakan rencana untuk mulai berjalan pada 2027. Perbedaan ini penting agar pelaku usaha dapat membedakan aturan yang sudah berlaku dari kebijakan yang masih berupa rencana atau usulan.
Dalam konteks perubahan yang berlapis, arahan mengenai porsi manfaat negara menambah satu hal lagi yang perlu diperhitungkan. Ketika mekanisme dan cakupannya belum dijabarkan, perusahaan belum bisa menilai secara utuh bagaimana kebijakan baru itu berhubungan dengan aturan fiskal lain di sektor yang sama.
Situasi tersebut dapat membuat investor menunda penilaian sampai pemerintah memberikan penjelasan lebih lengkap. Ini bukan kepastian bahwa investasi akan berkurang, melainkan risiko yang muncul ketika aturan belum cukup terang untuk dimasukkan ke dalam kalkulasi jangka panjang.
Kepastian teknis menjadi kunci bagi investor
Langkah berikutnya yang dinantikan adalah penjelasan pemerintah mengenai ukuran “manfaat” yang dimaksud, cara menghitung target 70 persen, serta izin dan kegiatan apa saja yang tercakup. Rincian itu akan menentukan apakah kebijakan dapat dipahami secara konsisten oleh pemerintah dan perusahaan.
Pelaku usaha juga membutuhkan kejelasan mengenai hubungan arahan tersebut dengan kebijakan fiskal lain yang sedang berubah. Tanpa panduan yang terang, perusahaan berisiko membuat asumsi berbeda-beda saat mengukur kewajiban dan menyusun rencana bisnisnya.
Target agar negara menikmati porsi manfaat yang besar dari kegiatan pertambangan telah disampaikan Presiden. Namun, kepastian penerapannya akan bergantung pada aturan pelaksana yang menjawab pertanyaan mendasar investor. Hingga penjelasan itu tersedia, perhatian pasar akan tertuju pada bagaimana pemerintah menerjemahkan arahan tersebut menjadi mekanisme yang terukur.
