Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden, dengan jumlah maksimal tiga orang. Gagasan itu disampaikan di Jakarta saat posisi wakil presiden menjadi sorotan dan pemerintah mencari sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Sultan menilai desain kepemimpinan nasional perlu mempertimbangkan luas wilayah dan keadilan politik. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kawasan dengan karakter serta tantangan berbeda, mulai dari wilayah barat, tengah, hingga timur.
“Indonesia adalah Negara Kepulauan yang sangat luas secara geografis, dan tentunya cukup kompleks dari sisi sosiologis. Setiap wilayah baik bagian Barat, Tengah dan Timur Indonesia memiliki karakter kebutuhan dan tantangan yang berbeda,” kata Sultan dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).
Menurut dia, gagasan menambah jumlah wapres bukan usulan baru. Momentum pencarian pengganti wapres, kata Sultan, dapat menjadi kesempatan untuk kembali membicarakan rancangan tersebut, sekaligus menimbang bagaimana pemerintah pusat menjangkau kebutuhan daerah.
Wapres dibayangkan berkantor di daerah
Sultan tidak hanya mengusulkan penambahan jumlah pejabat. Ia juga membayangkan para wapres berkantor di luar Jakarta, yakni di Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Penempatan itu diharapkan membuat pengawasan pemerintahan dan pembangunan lebih dekat dengan persoalan di daerah.
“Agar ke depan kita ingin para wapres ini dapat berkantor di Papua, Kalimantan dan Sumatera,” ujarnya. Ia berpandangan, wilayah-wilayah tersebut memiliki kebutuhan pembangunan dan kondisi sosial yang tidak selalu sama sehingga membutuhkan perhatian yang sesuai.
Sultan menyebut agenda presiden sangat banyak dan perlu didukung beberapa wapres yang memiliki visi serta mampu mengawal program pemerintah. Mereka, menurut dia, juga dapat membantu memahami kebutuhan masyarakat daerah dan memantau kinerja kepala daerah di wilayah masing-masing.
Ia berharap pembagian peran itu membantu program pemerintah terealisasi. Namun, Sultan belum merinci bentuk kewenangan, mekanisme koordinasi, maupun pembagian tanggung jawab antara presiden dan para wapres dalam skema yang ia usulkan.
Kritik soal anggaran dan tumpang tindih kewenangan
Wacana tersebut mendapat tanggapan kritis dari sejumlah warganet. Sebagian mempertanyakan manfaat penambahan wapres dan menilai penguatan tugas serta kewenangan gubernur dapat menjadi pilihan lain untuk memperbaiki pengawasan pemerintahan daerah.
Isu efisiensi anggaran juga mengemuka. Penambahan jabatan, menurut kritik yang dihimpun IDN Times, berpotensi menambah pengeluaran negara. Ada pula kekhawatiran pembagian tugas beberapa wapres dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau friksi apabila batas perannya tidak jelas.
Perdebatan itu menunjukkan bahwa usulan Sultan tidak hanya menyangkut jumlah pejabat, tetapi juga desain hubungan kerja dalam pemerintahan. Jika gagasan tersebut dibahas lebih jauh, rincian soal tanggung jawab, koordinasi, dan konsekuensi anggaran akan menjadi bagian penting dari pertimbangan.
Pergantian wapres menjadi latar pembahasan
Di tengah wacana tersebut, proses pengisian posisi wapres juga menjadi perhatian. Ketua Tim Ad Hoc Pemilihan Wakil Presiden MPR Bambang Wuryanto mengatakan Presiden Prabowo Subianto kemungkinan menyerahkan dua nama calon kepada pimpinan MPR pada Rabu (25/11/2026), meski waktu penyerahan belum ditentukan.
Ketua Pelaksana Harian Tim Ad Hoc, Benny K Harman, menyampaikan informasi serupa dan mengatakan presiden akan datang sendiri. Sementara itu, Mahfud MD mengingatkan adanya persoalan tenggat apabila MPR menggelar sidang istimewa pada 9 Desember 2026. Menurut Mahfud, aturan mengharuskan dua nama calon diajukan dalam 14 hari sebelum sidang, dengan perhitungan hari kerja.
Perbincangan tentang pengganti wapres pun berkembang menjadi diskusi yang lebih luas mengenai bentuk kepemimpinan nasional. Usulan tiga wapres masih berupa gagasan Sultan; pembahasannya akan bergantung pada pertimbangan kelembagaan, kebutuhan daerah, dan konsekuensi praktis yang perlu dijawab secara terbuka.
