PKL Kiaracondong Boleh Berjualan, Ini Aturan dari Farhan

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kiaracondong tetap boleh berjualan, tetapi harus mematuhi aturan soal bentuk lapak, jam operasional, dan kebersihan. Penegasan itu disampaikan saat Farhan meninjau Pasar Kiaracondong, Selasa (13/10), dalam rangkaian pembenahan kawasan yang melibatkan warga dan pedagang.

Menurut Farhan, penataan bukan semata-mata penertiban aktivitas usaha. Pemerintah kota ingin merapikan kawasan sekaligus memastikan masyarakat tetap memiliki ruang untuk mencari nafkah, tanpa mengganggu kepentingan umum.

Kesepakatan penataan, kata Farhan, dibangun bersama warga, pedagang, dan unsur kewilayahan melalui tiga kali pertemuan sejak Oktober 2025. Pelibatan berbagai pihak dinilai penting agar langkah yang diambil sesuai kebutuhan masyarakat dan tetap mengikuti aturan.

Farhan menyebut proses tersebut sebagai pembenahan mandiri yang dikoordinasikan lurah dan camat atas perintah wali kota serta arahan Gubernur Jawa Barat. Ia menilai keterlibatan warga menjadi contoh kolaborasi dari bawah yang baik.

Aturan PKL Kiaracondong: Lapak Tidak Permanen

Pemerintah Kota Bandung tidak melarang warga berdagang di Kiaracondong. Namun, Farhan mengingatkan bahwa kegiatan tersebut harus berlangsung dengan ketentuan yang jelas, terutama agar penggunaan ruang tidak menghambat aktivitas masyarakat lainnya.

Ada tiga prinsip yang perlu dipatuhi PKL. Pertama, pedagang tidak boleh menggunakan bangunan permanen atau semipermanen. Kedua, jam operasional harus dibatasi dan jelas. Ketiga, lokasi berjualan harus dijaga kebersihannya, baik sebelum maupun setelah kegiatan berdagang.

“Pada prinsipnya PKL bukan tidak boleh berdagang. Boleh berdagang tetapi aturannya jelas. Tidak boleh permanen atau semipermanen, datang bersih pulang bersih dan jam operasionalnya dibatasi,” kata Farhan.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya menata aktivitas perdagangan, bukan menghapus kesempatan warga untuk berusaha. Pembahasan mengenai pelaksanaan aturan akan melibatkan pedagang, warga, lurah, camat, pengelola pasar, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam.

Dengan melibatkan pihak-pihak tersebut, pengaturan diharapkan tidak berjalan sepihak. Aktivitas pasar, jam berjualan, dan kebutuhan warga akan dibicarakan bersama sebagai bagian dari pembenahan kawasan.

Drainase dan Trotoar Dibersihkan Lebih Dulu

Pada tahap awal, pembenahan difokuskan pada trotoar dan saluran drainase. Farhan mengatakan drainase tertutup sedimentasi dan sampah hingga salurannya nyaris tidak terlihat. Kondisi itu dikhawatirkan menghambat aliran air hujan dan meningkatkan potensi genangan.

Perhatian khusus diberikan pada kawasan permukiman RW 1, Kelurahan Kebon Jayanti. Pemerintah kota berharap pembersihan saluran dapat membantu air hujan mengalir melalui drainase menuju kawasan Sukapura, alih-alih meluap ke permukiman warga.

“Yang paling pertama adalah membersihkan trotoar dan drainase. Drainase sudah menghilang karena tumpukan sedimen dan sampah. Itu kita bersihkan dulu supaya ketika hujan turun air masuk ke drainase dan mengalir ke Sukapura, bukan ke permukiman warga,” ujar Farhan.

Urutan pekerjaan itu menempatkan perbaikan infrastruktur sebagai langkah awal sebelum penataan aktivitas perdagangan dilanjutkan. Dengan begitu, pembenahan tidak hanya menyangkut keberadaan lapak, tetapi juga kondisi fasilitas umum yang digunakan masyarakat.

Parkir Liar Jadi Perhatian Penataan Kawasan

Persoalan parkir juga masuk dalam agenda penataan. Farhan menegaskan kendaraan tidak boleh diparkir secara liar di tepi jalan karena dapat menghambat arus lalu lintas. Pengaturan parkir akan dibahas bersama pihak terkait, termasuk bersamaan dengan penataan aktivitas pasar dan jam operasional pedagang.

Untuk sisi barat kawasan, Farhan menyebut sudah tersedia lokasi parkir yang dapat dimanfaatkan. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pungutan parkir yang ditetapkan sepihak tanpa aturan yang jelas.

“Pada prinsipnya, parkir tidak boleh liar. Tidak boleh tiba-tiba mematok Rp10.000. Semua harus diatur,” tegasnya.

Penataan Jalan Kiaracondong membutuhkan koordinasi lintas wilayah. Kawasan tersebut mencakup Kecamatan Kiaracondong di sisi timur dan Kecamatan Batununggal di sisi barat, sehingga kedua wilayah perlu menyelaraskan pelaksanaan pembenahan.

Farhan berharap kerja sama pemerintah, warga, pedagang, pengelola pasar, dan petugas parkir dapat membuat kawasan lebih tertib dan nyaman tanpa menutup peluang masyarakat mencari nafkah. Keberhasilan penataan akan bergantung pada konsistensi menjalankan kesepakatan, termasuk menjaga kebersihan dan menggunakan ruang publik sesuai aturan.

Catatanpublik