Sebanyak 2.488 PNS peradilan berhak mengikuti SKB calon hakim 2026 setelah jumlah peserta bertambah 96 orang usai masa sanggah. MA menetapkan jadwal, tata tertib, dan mekanisme ujian.
Gaji 158 Ribu CPNS Disebut Sudah Dianggarkan
Kemenkeu menyatakan anggaran gaji sekitar 158 ribu CPNS tersedia untuk menggantikan ASN yang pensiun. Jumlah formasi resmi dan jadwal seleksi masih menunggu pengumuman pemerintah.
Parhan Belum Kembali ke Senayan City, Cat Lovers Kecewa
Parhan belum kembali ke Senayan City meski cat lovers menunggunya sejak pagi. Polemik adopsi dan upaya mediasi masih menyisakan pertanyaan tentang kepulangannya.
Ganjar Tanggapi Pengakuan Gibran soal Kekecewaan PDI-P
Gibran mengakui keputusannya maju sebagai cawapres Prabowo sempat membuat PDI-P kecewa. Ganjar disebut merespons, tetapi rincian tanggapannya tidak tersedia.
MA Nyatakan 21 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Lulus
Mahkamah Agung menyatakan 21 calon hakim ad hoc Tipikor tahun 2026 lulus. Ringkasan pengumuman yang tersedia belum mencantumkan nama peserta atau detail tahapan seleksi.
Gempa M 3,3 Berpusat 50 Km di Utara Ruteng
BMKG mencatat gempa bermagnitudo 3,3 terjadi di utara Ruteng pada 12 November 2026. Pusatnya berada 50 kilometer dari Ruteng dengan kedalaman 3 kilometer.
Ajudan Jokowi: Dokter Tifa Masih Unggah Tuduhan Ijazah
Ajudan Jokowi menyebut dokter Tifa masih mengunggah tuduhan ijazah palsu, meski UGM menyatakan ijazah Jokowi asli. Polemik juga berlanjut lewat laporan polisi dan permintaan pemeriksaan ulang.
Firli Bahuri Didatangi Polisi Usai Dua Kali Mangkir
Polda Metro Jaya menemui Firli Bahuri di GOR bulu tangkis setelah ia dua kali mangkir pemeriksaan. Polisi memastikan tidak ada penangkapan dan akan menjadwalkan pemeriksaan ulang.
Sri Sultan HB X Temui Demonstran, Bahas Upah dan Premanisme
Sri Sultan HB X menemui massa di Yogyakarta dengan duduk lesehan dan merespons sorotan soal upah hingga premanisme. Polda DIY menyebut aksi mahasiswa berlangsung tertib dan damai.
PPPK Lobar Berharap Gaji Ditanggung Pemerintah Pusat
Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha mendukung rencana alih status PPPK, tetapi berharap pemerintah pusat menanggung gaji agar fiskal daerah tidak terbebani.
