WFA ASN Bengkulu Tengah Berlaku hingga Akhir 2026

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mempertahankan kebijakan kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu hingga akhir 2026. Pemkab menyatakan pola kerja tersebut tetap harus diikuti dengan pelayanan publik yang berjalan, termasuk layanan kesehatan dan administrasi kependudukan.

Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Riyanto mengatakan, pegawai tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai mandat, baik saat bekerja di kantor dinas maupun di lapangan. Menurut dia, penyesuaian lokasi kerja tidak mengubah tanggung jawab aparatur untuk memastikan urusan kedinasan dan pelayanan masyarakat berlangsung.

Pelayanan publik tetap menjadi tanggung jawab ASN

Rachmat menegaskan pelayanan kesehatan perlu tetap tersedia meskipun Pemkab Bengkulu Tengah menerapkan WFA. Ia menyebut jajaran dinas telah disiapkan untuk menjaga layanan, termasuk di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Dalam keterangan yang disampaikan di Kabupaten Bengkulu Tengah pada Sabtu (31/10), Rachmat mengatakan pegawai dapat beraktivitas seperti biasa dengan menjalankan tugas yang telah diberikan. Penempatan kerja bisa menyesuaikan kebutuhan tugas, tetapi fungsi pelayanan tidak boleh terhenti.

“Tempat pelaksanaan pekerjaan dapat menyesuaikan tugas, tetapi tanggung jawab pelayanan harus tetap dijalankan,” ujar Rachmat.

Penegasan itu mencakup pegawai yang bekerja di kantor maupun mereka yang menjalankan tugas di lapangan. Keduanya, kata Rachmat, memiliki mandat untuk memastikan pekerjaan kedinasan berlangsung. Dengan demikian, kebijakan WFA di lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewajiban pegawai dalam melayani masyarakat.

Layanan administrasi kependudukan juga disebut tetap berjalan. Pemkab memastikan pekerjaan administrasi dan fungsi pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai tanggung jawab masing-masing pegawai. Rachmat menekankan bahwa ukuran utama pelaksanaan kebijakan ini adalah layanan kepada warga tetap berlangsung.

Penghematan anggaran menjadi pertimbangan WFA

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tomi Marisi menjelaskan, pemberlakuan WFA hingga akhir 2026 didasarkan pada hasil rapat dan evaluasi penghematan anggaran. Pemerintah daerah menilai kebijakan tersebut memberi dampak terhadap pengeluaran rutin.

Salah satu penghematan yang dirasakan, menurut Tomi, berasal dari penggunaan listrik. Ia menyebut penurunan anggaran rutin pemerintah kabupaten cukup signifikan, terutama pada pos listrik.

“Penurunan penggunaan anggaran rutin kita sangat signifikan sekali, terutama untuk anggaran listrik, penghematan sangat terasa sekali,” kata Tomi.

Namun, keterangan yang disampaikan Pemkab tidak merinci besaran nominal penghematan maupun angka pengurangan pemakaian listrik. Karena itu, dampak kebijakan yang dapat dipastikan dari informasi tersebut masih berupa penilaian pemerintah daerah bahwa pengeluaran rutin, khususnya untuk listrik, menurun secara signifikan.

Keputusan mempertahankan WFA sampai akhir 2026 menunjukkan bahwa efisiensi anggaran menjadi salah satu dasar kebijakan. Pada saat yang sama, Pemkab menempatkan kelangsungan pelayanan sebagai syarat yang harus terus dipenuhi. Rachmat menyatakan lokasi pegawai dapat menyesuaikan jenis tugas, tetapi pekerjaan dan tanggung jawab layanan tetap harus berjalan.

WFA berlaku dengan penekanan pada kesinambungan layanan

Kebijakan ini berlaku bagi ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, termasuk PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Pemerintah daerah menegaskan bahwa penerapan kerja dari mana saja tidak menghapus tugas pegawai di kantor dinas maupun di lapangan.

Untuk layanan kesehatan, perhatian diarahkan pada kesiapan jajaran dinas dan keberlangsungan pelayanan di puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya. Sementara itu, urusan administrasi kependudukan dan pelayanan masyarakat lainnya tetap harus ditangani sesuai mandat pegawai.

Informasi yang disampaikan Pemkab belum mencantumkan rincian angka penghematan atau penjelasan teknis lebih jauh mengenai pengaturan kerja. Yang ditegaskan adalah kebijakan WFA berlangsung hingga akhir 2026, penghematan anggaran menjadi salah satu pertimbangannya, dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi tanggung jawab aparatur.

Ke depan, keberhasilan pola kerja ini akan bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara efisiensi pengeluaran dan layanan yang dibutuhkan warga. Pemkab Bengkulu Tengah menegaskan bahwa penyesuaian tempat bekerja harus tetap sejalan dengan pelaksanaan tugas, terutama pada layanan kesehatan dan administrasi.

Catatanpublik