KPK Taksir Kerugian Kasus Cukai Djarum Triliunan Rupiah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan dugaan korupsi terkait cukai PT Djarum merugikan negara hingga triliunan rupiah. Perkiraan awal itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/10/2026) malam, saat penyidik mengembangkan perkara korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

“Untuk hitungan awal di angka triliunan rupiah,” kata Budi. Ia belum merinci bagaimana nilai tersebut dihitung. KPK juga belum menyampaikan secara pasti rentang waktu terjadinya dugaan tindak pidana tersebut.

Budi mengatakan penyidik akan menarik penelusuran perkara ke beberapa tahun sebelumnya. Informasi mengenai waktu atau tempus perkara, kata dia, akan disampaikan pada kesempatan berikutnya.

“Untuk tempusnya nanti kami update ya. Namun, ini akan ditarik mundur untuk beberapa tahun ke belakang,” ujar Budi.

Karena angka yang disebut masih merupakan hitungan awal, besaran kerugian negara dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai nilai final. KPK masih mendalami perkara, termasuk periode kejadian dan dugaan penyimpangan dalam pengurusan cukai rokok.

Penggeledahan kantor Bea Cukai Kudus dan PT Djarum

Dalam rangkaian pengembangan penyidikan, KPK menggeledah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus serta PT Djarum. Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan pemberian suap oleh pihak PT Djarum kepada sejumlah pihak di Bea Cukai untuk pengurusan cukai rokok.

Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari penyidikan. KPK belum menyampaikan hasil penggeledahan secara terperinci maupun menjelaskan bukti apa saja yang telah diperoleh dari lokasi-lokasi tersebut.

Budi juga menegaskan perkara yang ditangani KPK berbeda dengan kasus di Kejaksaan Agung yang turut menyangkut PT Djarum. Menurut KPK, penyidikan lembaga antirasuah berfokus pada dugaan korupsi terkait cukai, sedangkan perkara yang ditangani Kejaksaan Agung berkaitan dengan dugaan pajak.

“Ini dua hal yang berbeda, meskipun sama-sama pos penerimaan negara,” kata Budi.

Pembedaan itu disampaikan untuk menjelaskan bahwa kedua perkara memiliki objek penanganan berbeda. Keduanya memang menyangkut penerimaan negara, tetapi KPK menyatakan fokus penyidikannya berada pada urusan cukai.

Berawal dari OTT di lingkungan Bea Cukai

Perkara tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Dalam perkembangan berikutnya, pada 21 Juli 2026, KPK menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik). Salah satu sprindik telah menetapkan seorang tersangka, sementara sprindik lainnya bersifat umum dan belum menetapkan tersangka.

Hingga 26 Agustus 2026, KPK telah menetapkan dan menahan sejumlah tersangka dalam perkara yang berkembang itu. Mereka terdiri atas pejabat Bea Cukai dan pihak swasta yang terkait dengan perusahaan jasa kepabeanan Blueray Cargo.

Nama-nama yang disebut KPK meliputi Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai Sisprian Subiaksono, Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai Orlando Hamonangan, serta Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo.

Selain itu, KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Hernanda, pemilik Blueray Cargo John Field, Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan, dan Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara yang diumumkan KPK tersebut.

Penyidikan ditarik ke periode sebelumnya

Pada 28 Oktober 2026, KPK kembali mengumumkan pengembangan perkara dengan menerbitkan satu sprindik umum. Langkah itu membuka ruang bagi penyidik untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain serta rangkaian peristiwa yang terjadi pada periode lebih lama.

Penelusuran ke beberapa tahun sebelumnya menjadi penting bagi penyidik untuk memastikan kapan dugaan praktik tersebut berlangsung. Namun, sampai pernyataan Budi pada 29 Oktober, KPK belum memerinci tempus perkara maupun memperbarui perhitungan kerugian negara.

Perkembangan penyidikan, termasuk hasil penggeledahan di Kudus dan PT Djarum, akan menjadi perhatian publik berikutnya. KPK menyatakan masih mendalami perkara; karena itu, penetapan pihak yang bertanggung jawab dan angka kerugian yang lebih pasti tetap menunggu hasil proses hukum.

Catatanpublik