Amien Rais Minta Maaf kepada Prabowo soal Reformasi Polri

Amien Rais menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto atas pernyataannya yang pernah menyebut presiden Indonesia takut kepada polisi. Mantan Ketua MPR itu mengatakan pandangannya kala itu muncul karena menilai reformasi Polri belum berjalan sebagaimana mestinya. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh.

Dalam video yang dikutip Warta Ekonomi pada Rabu, 4 November 2026, Amien mengaku bersyukur atas perkembangan perkara tersebut. Ia sekaligus mendesak agar dugaan penyadapan diusut tuntas, termasuk untuk mengungkap siapa yang memerintahkan atau menggagas tindakan itu.

Amien Rais menilai reformasi Polri belum jelas

Amien menjelaskan, kritiknya sebelumnya berkaitan dengan proses pembenahan kepolisian yang ia anggap belum menunjukkan hasil memadai. Ia merujuk pada Komisi Percepatan dan Reformasi Polri yang dibentuk Prabowo pada 7 November 2025 dan diketuai Jimly Asshiddiqie. Komisi itu disebut beranggotakan 10 orang.

Menurut Amien, komisi tersebut telah bekerja selama tiga bulan dan menghasilkan buku setebal 3.000 halaman. Namun, ia menilai hasil kerja itu belum memperlihatkan arah reformasi yang jelas. Atas dasar penilaian tersebut, ia pernah menyatakan bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara yang presidennya takut kepada polisi.

“Saya ingin meminta maaf kepada Presiden Prabowo. Beberapa waktu lalu saya sempat mengatakan bahwa jika ada presiden di dunia ini yang takut kepada polisi, itu hanya ada di Indonesia,” ujar Amien.

Permintaan maaf itu disampaikan bersamaan dengan apresiasi Amien terhadap sikap Prabowo menghadapi persoalan dugaan penyadapan. Ia berharap presiden tetap konsisten dan menjalankan pembenahan secara proporsional. Menurut Amien, penanganan perkara dapat menjadi momentum untuk memperbaiki institusi negara serta memperkuat penegakan hukum dan keadilan.

Dugaan penyadapan disebut menyasar banyak pihak

Amien menyebut dugaan penyadapan terhadap presiden, pejabat negara, tokoh politik, dan pengusaha sebagai persoalan serius. Ia membandingkannya dengan skandal Watergate di Amerika Serikat pada masa Presiden Richard Nixon. Perbandingan itu merupakan penilaian Amien, sementara dugaan tindak pidananya masih dalam proses penyidikan.

Ia juga mengkritik mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan meminta penyidik mengungkap pihak yang berada di balik dugaan penyadapan. Amien mempertanyakan apakah tindakan itu merupakan inisiatif Listyo sendiri atau melibatkan pihak lain, termasuk mantan Presiden Joko Widodo.

Amien menyatakan, jika penyidik membuktikan adanya kolusi antara Listyo dan Jokowi, Jokowi harus ditahan. Ia juga meminta agar mantan presiden itu ditangkap apabila terbukti berperan dalam dugaan penyadapan terhadap Prabowo. Pernyataan tersebut merupakan desakan Amien, bukan kesimpulan penyidik mengenai keterlibatan pihak-pihak yang disebutnya.

Bareskrim tetapkan tiga tersangka

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan itu dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 3 November 2026.

Asep mengatakan para tersangka diduga menyadap sejumlah nomor telepon, termasuk nomor milik Presiden Prabowo. Dugaan sasaran lainnya mencakup pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Salah satu tersangka berinisial LSP dikaitkan dalam pemberitaan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Identitas berdasarkan inisial itu tidak dengan sendirinya menjadi bukti keterlibatan seseorang.

Menurut keterangan Asep, dugaan aktivitas penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dan tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Penyidik juga menduga ada penghapusan jejak log elektronik pada Oktober 2026. Asep menegaskan pemantauan maupun penyadapan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perkembangan penyidikan akan menjadi penentu untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana dugaan tindak pidana itu dilakukan. Karena itu, desakan Amien agar perkara dibuka secara menyeluruh kini berpijak pada proses hukum yang harus menguji bukti, bukan semata-mata dugaan atau pernyataan para pihak.

Catatanpublik