BSU 2026: Lebih dari 10 Ribu Pekerja NTB Berpeluang

Lebih dari 10 ribu pekerja di Nusa Tenggara Barat (NTB) diperkirakan berpeluang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Namun, pemerintah daerah belum menerima surat resmi mengenai program tersebut, sementara jadwal pencairan dan jumlah penerima di NTB belum diumumkan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB, Aidy Furqan, mengatakan perkiraan penerima bantuan tahun ini tidak jauh berbeda dari jumlah pada tahun sebelumnya. Ia menyampaikan hal itu di Mataram, Rabu, 4 November 2026.

“Semoga segera saja (ada kejelasannya). Surat resmi juga kami belum dapatkan,” ujar Aidy. Ia memperkirakan jumlah pekerja yang berpeluang menerima BSU di NTB mencapai lebih dari 10 ribu orang.

Besaran BSU 2026 dan jadwal pencairan

BSU merupakan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah. Pada program 2026, bantuan ditetapkan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan. Pembayaran direncanakan sekaligus, sehingga setiap penerima memperoleh total Rp900 ribu.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merencanakan penyaluran pada November hingga Desember 2026. Meski demikian, tanggal pasti pencairan belum diumumkan. Jumlah penerima khusus untuk NTB juga belum ditetapkan secara terbuka.

Karena itu, angka lebih dari 10 ribu yang disebut Disnakertrans NTB masih berupa perkiraan, bukan daftar penerima yang telah disahkan. Aidy menyatakan pemerintah daerah masih menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program.

Bantuan ini dimaksudkan untuk mendukung daya beli sekaligus menjaga ketahanan ekonomi pekerja dan buruh. Bagi pekerja yang memenuhi ketentuan, bantuan tunai tersebut dapat menjadi tambahan pendapatan selama periode penyaluran. Namun, kelayakan tidak ditentukan hanya dari besaran gaji.

Syarat pekerja yang berpeluang menerima bantuan

Ketentuan penerima BSU 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Aturan itu memuat persyaratan terkait batas upah, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta kriteria lainnya.

Calon penerima harus berstatus warga negara Indonesia dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah sampai Agustus 2026. Gaji atau upah yang diterima paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

Pekerja yang tidak sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran menjadi prioritas. Aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan anggota Polri tidak termasuk dalam kelompok penerima BSU.

Batas upah tersebut juga menjadi salah satu alasan pekerja di seluruh kabupaten dan kota di NTB dinilai berpeluang. Berdasarkan ketentuan yang diberitakan, upah minimum kabupaten/kota di NTB pada 2026 masih berada di bawah Rp3,5 juta.

Dalam aturan tersebut, wilayah dengan upah minimum di atas Rp3,5 juta dapat menggunakan penyesuaian batas penghasilan berdasarkan upah minimum setempat. Namun, penyesuaian itu tidak berlaku bagi kabupaten dan kota di NTB karena upah minimum daerahnya masih di bawah batas nasional.

Waspadai informasi pencairan yang belum resmi

Belum adanya tanggal pasti membuat pekerja perlu berhati-hati terhadap kabar pencairan yang beredar, terutama jika disertai permintaan data pribadi atau biaya tertentu. Aidy mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang tidak bertanggung jawab di media sosial.

“Percaya kepada sistem yang sudah formal. Nantikan dikoordinasikan sama BPJS itu. Supaya teman-teman jangan sampai kena (scam),” kata Aidy.

Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian dari proses yang perlu ditunggu. Pekerja sebaiknya mengikuti informasi melalui kanal resmi pemerintah dan tidak menganggap perkiraan jumlah penerima sebagai kepastian bahwa seluruh orang yang memenuhi syarat akan langsung menerima bantuan.

Dengan jadwal penyaluran yang masih menunggu kepastian, perkembangan program BSU akan bergantung pada pengumuman resmi pemerintah. Pekerja di NTB dapat memeriksa status kepesertaan dan memastikan data yang tercatat benar, sembari menanti petunjuk lebih lanjut mengenai proses penyaluran.

Catatanpublik