Mataram, 8 November 2026 — Bantuan Subsidi Upah (BSU) pekerja sebesar Rp900 ribu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram menyebut pemerintah daerah hanya berperan sebagai pelaksana, sementara penetapan penerima dan penyaluran bantuan berada di tingkat pusat.
Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Kota Mataram, Martha Yuli, membenarkan Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan BSU kepada pekerja yang memenuhi kriteria. Skema bantuan disebut serupa dengan tahun sebelumnya, yakni Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan.
Dengan skema tersebut, setiap penerima memperoleh total Rp900 ribu untuk periode Oktober hingga Desember. Namun, Yuli belum mengetahui kapan bantuan mulai disalurkan. Ia juga tidak memiliki data pasti mengenai jumlah pekerja di Mataram yang akan menerima BSU.
Syarat penerima BSU pekerja 2026
Kriteria penerima BSU mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Pekerja harus berstatus Warga Negara Indonesia dan tercatat aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori penerima upah.
Aturan tersebut juga menetapkan batas penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan, atau menyesuaikan upah minimum kabupaten/kota maupun provinsi. Calon penerima tidak boleh berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan bukan penerima bantuan sosial dari pemerintah.
Ketentuan itu menjadi dasar untuk menentukan pekerja yang memenuhi syarat. Karena proses pendataan kemungkinan bersumber dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja perlu memastikan status kepesertaannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
Yuli mengatakan Disnaker Kota Mataram tidak mengetahui data rinci calon penerima. Menurut dia, Kementerian Ketenagakerjaan kemungkinan memperoleh data kepesertaan langsung dari BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak menetapkan sendiri siapa yang masuk dalam daftar penerima.
Penyaluran ditangani pemerintah pusat
Yuli menegaskan BSU merupakan program dengan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten dan kota, termasuk Disnaker Mataram, bertindak sebagai pelaksana program di daerah, bukan pihak yang menentukan besaran bantuan atau jadwal pencairan.
Uang bantuan direncanakan dikirim langsung kepada pekerja. Penyaluran dilakukan melalui rekening di bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau melalui PT Pos Indonesia. Yuli belum dapat memastikan kapan transfer mulai dilakukan.
Belum adanya kepastian tanggal pencairan membuat pekerja perlu merujuk pada informasi resmi dari pemerintah, bukan mengandalkan perkiraan. Keterangan Disnaker Mataram sejauh ini memastikan nilai dan periode bantuan, tetapi belum memuat jadwal penyaluran secara terperinci.
Yuli juga tidak menyebutkan jumlah penerima di Kota Mataram. Karena itu, angka penerima maupun perkembangan pencairan di daerah tersebut belum bisa dipastikan berdasarkan keterangan Disnaker.
BSU diharapkan membantu kebutuhan pekerja
Di tengah kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan tekanan inflasi, Yuli menilai bantuan subsidi upah dapat membantu pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia menyatakan dukungan terhadap program tersebut karena manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja yang memenuhi ketentuan.
Ia mengingatkan penerima agar menggunakan dana BSU secara maksimal, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun keperluan yang produktif. Bantuan sebesar Rp900 ribu itu memang dibayarkan bertahap selama tiga bulan, tetapi jumlahnya dapat membantu menopang pengeluaran pekerja.
Bagi pekerja, hal penting berikutnya adalah memastikan seluruh persyaratan sesuai aturan dan menunggu informasi resmi mengenai pencairan. Pemerintah pusat masih menjadi pihak yang menentukan data penerima serta waktu penyaluran, sementara Disnaker daerah menjalankan peran pelaksana program.
