Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan diskon pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 5 hingga 35 persen. Keringanan ini berlaku mulai 21 November sampai 31 Desember 2026 dan diberikan otomatis ketika wajib pajak melakukan pembayaran, tanpa pengajuan khusus.
Besaran potongan tidak sama untuk setiap pemilik kendaraan. Mengutip informasi Bapenda Jakarta, persentasenya disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang dimiliki. Karena itu, pemilik kendaraan dapat memperoleh pengurangan berbeda, dengan batas diskon tertinggi mencapai 35 persen.
Diskon PKB Jakarta diberikan otomatis
Kebijakan ini mengurangi pokok PKB yang harus dibayarkan. Artinya, potongan berlaku pada nilai pajak kendaraan, bukan sekadar penghapusan sanksi akibat keterlambatan. Pemprov DKI menyelenggarakan program tersebut hingga akhir 2026.
Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan diskon. Keringanan diterapkan otomatis oleh sistem saat pembayaran dilakukan. Dengan demikian, masyarakat tidak harus mengurus permintaan terpisah agar potongan pajak diperhitungkan.
Meski begitu, persentase yang diterima bergantung pada jumlah kepemilikan kendaraan. Informasi yang tersedia menyebut rentang diskon 5 sampai 35 persen, tetapi tidak merinci besaran untuk masing-masing jumlah kendaraan. Pemilik dapat merujuk informasi resmi Bapenda Jakarta untuk mengetahui perhitungan yang berlaku bagi kendaraannya.
Kendaraan tertentu tidak mendapat keringanan
Diskon pokok PKB ini tidak berlaku bagi kendaraan yang digunakan untuk sejumlah keperluan tertentu. Pengecualian mencakup kendaraan angkutan umum, kendaraan karyawan dan sekolah, serta kendaraan untuk keperluan sosial dan keagamaan, termasuk milik lembaga sosial keagamaan.
Kendaraan ambulans dan pemadam kebakaran juga masuk dalam daftar yang dikecualikan. Begitu pula kendaraan milik pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, diskon tersebut ditujukan untuk kendaraan di luar kelompok-kelompok itu, dengan besaran yang tetap mengikuti ketentuan jumlah kepemilikan.
Rincian pengecualian ini penting diperhatikan sebelum memperhitungkan potongan. Kebijakan diskon tidak berlaku seragam untuk semua kendaraan yang terdaftar di Jakarta. Jenis penggunaan kendaraan ikut menentukan apakah pemilik dapat memanfaatkan keringanan pokok pajak tersebut.
Pemutihan denda PKB dan BBNKB berlangsung bersamaan
Di samping diskon pokok PKB, Pemprov DKI Jakarta mengadakan pemutihan sanksi administratif hingga akhir 2026. Program ini mencakup sanksi administratif PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penghapusan tersebut berkaitan dengan denda, bukan penghapusan kewajiban pokok pajak.
Dengan kata lain, pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan tetap membayar pokok pajak sesuai ketentuan, tetapi tidak dikenai denda keterlambatan selama memenuhi ketentuan program. Diskon pokok PKB dan pemutihan sanksi merupakan dua bentuk keringanan yang berbeda, meskipun sama-sama dapat dimanfaatkan dalam periode program.
Untuk memperoleh penghapusan sanksi administratif, masyarakat juga tidak perlu mengajukan permohonan khusus. Sistem menerapkan kebijakan secara otomatis ketika pembayaran dilakukan. Ketentuan ini berlaku untuk pemutihan denda PKB dan BBNKB hingga penghujung 2026.
Perhatikan periode dan ketentuan program
Periode diskon dan pemutihan berakhir pada 31 Desember 2026. Pemilik kendaraan yang ingin memanfaatkan keringanan sebaiknya memperhatikan batas waktu tersebut, sekaligus memastikan kendaraannya tidak termasuk kategori yang dikecualikan dari diskon pokok PKB.
Program ini memberi ruang bagi masyarakat untuk membayar kewajiban pajak dengan beban lebih ringan, baik melalui potongan pokok PKB maupun penghapusan sanksi administratif. Namun, nilai manfaatnya bergantung pada ketentuan yang berlaku untuk masing-masing kendaraan. Informasi resmi Bapenda Jakarta dapat menjadi rujukan untuk memastikan perhitungan sebelum pembayaran dilakukan.
