Pemimpin oposisi Israel Gadi Eisenkot mendesak Benjamin Netanyahu tidak lagi memimpin pemerintahan, menyusul laporan dugaan intervensi kubu perdana menteri dalam pemilu legislatif. Desakan itu disampaikan pada Minggu (15/11), beberapa jam setelah keduanya bertemu untuk membahas kemungkinan membentuk pemerintahan persatuan nasional.
Eisenkot, mantan Kepala Staf militer Israel yang mendapat mandat Presiden Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan baru, menyebut Netanyahu tidak boleh bertahan di jabatan itu “bahkan untuk satu menit pun”. Ia menilai perilaku Netanyahu dan orang-orang di sekelilingnya mengancam demokrasi Israel.
Kontroversi tersebut mencuat ketika proses pembentukan pemerintahan baru masih berlangsung. Pemilu legislatif pada 27 Oktober tidak menghasilkan mayoritas di parlemen, sehingga baik koalisi Netanyahu maupun kubu oposisi belum mengantongi 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.
Dugaan upaya menjebak anggota Partai Ra’am
Laporan televisi Channel 12 menyebut kubu Netanyahu berusaha menjebak anggota partai-partai Arab Israel dengan tuduhan kecurangan pemilu. Menurut laporan itu, pada malam sebelum pemungutan suara, kepala staf Netanyahu, Ido Norden, menelepon kantor Komisioner Kepolisian Israel untuk mengadukan sejumlah anggota Partai Arab Ra’am.
Dalam percakapan tersebut, Norden disebut mengarahkan polisi kepada seseorang yang diklaim sebagai sumber intelijen. Channel 12 melaporkan bahwa orang itu ternyata mantan pegawai di kantor Netanyahu. Berdasarkan informasi yang disampaikan sumber tersebut, polisi menangkap tiga anggota Ra’am.
Netanyahu kemudian menuduh partai-partai Arab melakukan kecurangan. Tuduhan itu muncul setelah partai-partai tersebut memperoleh lebih banyak kursi parlemen dibandingkan sebelumnya dan mencatatkan hasil yang disebut sebagai rekor.
Namun, ketiga anggota Ra’am yang ditangkap akhirnya dibebaskan. Kepolisian menyimpulkan informasi dari sumber intelijen tersebut tidak berdasar. Eisenkot pun menyerukan agar dugaan itu segera diselidiki.
Oposisi sebut demokrasi Israel terancam
Kritik terhadap Netanyahu juga datang dari Yair Lapid, pemimpin Partai Yesh Atid sekaligus pencetus aliansi politik B’Yachad. Ia menyebut tindakan yang dituduhkan kepada kubu Netanyahu sebagai “upaya kudeta”. Lapid mengatakan, seiring terungkapnya detail lebih lanjut, persoalan itu dinilainya bukan sekadar upaya mengganggu pemilu.
Yousef Jabareen, ketua Joint List yang merupakan salah satu partai Arab Israel, juga mengecam dugaan tersebut. Ia mengatakan, jika temuan itu terkonfirmasi, berarti ada mekanisme kriminal dari dalam pemerintahan untuk memanipulasi hasil pemilu. Jabareen meminta siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk Netanyahu, dimintai pertanggungjawaban.
Secara terpisah, surat kabar Haaretz melaporkan bahwa kepala badan keamanan dalam negeri Shin Bet, David Zini, berupaya menyadap para pemimpin partai Arab Israel. Jaksa Agung Israel menolak permintaan tersebut karena dinilai tidak didukung bukti yang cukup.
Kantor Netanyahu membantah tuduhan
Kantor Netanyahu membantah laporan Channel 12 dan menyebutnya “tidak benar”. Mereka menyatakan Norden hanya menjalankan kewajiban sipilnya. Partai Likud, yang menaungi Netanyahu, kemudian menuduh Eisenkot melontarkan “penghasutan yang keterlaluan”.
Likud menyebut Netanyahu telah mengulurkan tangan untuk membangun persatuan, tetapi Eisenkot dan rekan-rekannya justru terus menyampaikan serangan yang provokatif. Pernyataan tersebut memperlihatkan betapa renggangnya hubungan kedua kubu, meski pembicaraan mengenai pemerintahan bersama baru saja dilakukan.
Sehari sebelum pertemuan itu, Sabtu (14/11), Netanyahu meminta Eisenkot bergabung dalam pemerintahan persatuan. Eisenkot menolak tawaran tersebut dengan menyebutnya sebagai “tipu muslihat” yang memicu ketegangan. Dua partai Arab utama, Joint List dan Ra’am, telah menyatakan dukungan kepada Eisenkot dalam upayanya membentuk pemerintahan.
Di tengah silang tudingan itu, dugaan campur tangan pemilu masih berupa laporan yang dibantah Netanyahu dan perlu diuji melalui penyelidikan. Hasil pemeriksaan akan menjadi penting, bukan hanya bagi pihak-pihak yang disebut terlibat, tetapi juga bagi kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan pembentukan pemerintahan Israel.
