KSPSI Copot Listyo Sigit dari Dewan Penasihat

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Ketua Dewan Penasihat organisasi. Keputusan itu diumumkan di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026, setelah Listyo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal.

Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengatakan keputusan diambil setelah pengurus memperoleh informasi mengenai perkara tersebut. Ia menyebut dugaan pidana yang disangkakan kepada Listyo tergolong berat.

“Langsung diberhentikan, karena memang pasal tuduhannya sangat berat dan saya memperoleh konfirmasi dua hari ini cukup kuat bukti dari tuduhannya,” kata Andi dalam konferensi pers di kantor DPP KSPSI.

KSPSI cabut surat pengangkatan Listyo Sigit

Sekretaris Jenderal DPP KSPSI AGN, Hermanto Ahmad, menyampaikan bahwa keputusan pemberhentian telah dibahas dalam rapat pengurus pada malam sebelumnya. Organisasi kemudian menerbitkan surat keputusan yang memberhentikan Listyo dari posisi Ketua Dewan Penasihat.

Keputusan tersebut sekaligus mencabut surat DPP KSPSI Nomor 046 Tahun 2025 tentang pengangkatan Listyo sebagai Ketua Dewan Penasihat. Menurut Hermanto, langkah itu berlandaskan tujuan organisasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), yakni meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya.

Dalam pernyataan yang dibacakan Hermanto, keputusan berlaku sejak ditetapkan. DPP KSPSI juga menyatakan bahwa jika kelak ditemukan kekeliruan dalam keputusan tersebut, organisasi akan memperbaikinya sebagaimana mestinya.

Andi menegaskan keputusan terhadap Listyo merupakan langkah organisasi atas dugaan perkara yang menjeratnya. Ia juga membantah adanya keterkaitan gerakan buruh dengan kegiatan yang melanggar hukum.

“Gerakan Buruh Indonesia, baik Konfederasi Serikat Buruh Indonesia juga KSPSI AGN, tidak ada kaitan sama sekali dengan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum,” ujar Andi.

KSPSI nyatakan dukung proses hukum

Dalam keterangan terpisah yang diberitakan ANTARA, KSPSI AGN menyebut Listyo dinonaktifkan dari jabatan Ketua Dewan Penasihat sampai proses hukum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Sekjen KSPSI AGN Hermanto Ahmad mengatakan sikap itu diambil berdasarkan AD/ART organisasi.

Hermanto menyatakan, apabila perkara tersebut telah diputus secara berkekuatan hukum tetap, KSPSI AGN akan memberhentikan Listyo secara permanen sesuai aturan internal. Ia juga meminta jajaran organisasi tetap tenang, tidak mengambil langkah di luar arahan DPP, dan menunggu instruksi resmi.

Perbedaan istilah dalam keterangan yang disampaikan KSPSI—pemberhentian dalam konferensi pers dan penonaktifan dalam keterangan terpisah—menunjukkan pentingnya merujuk pada keputusan serta aturan internal organisasi. KSPSI menyatakan menghormati proses hukum dan berharap perkara ditangani secara adil serta transparan.

Listyo dan dua personel lain menjadi tersangka

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka pada Selasa, 3 November. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan penetapan itu dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta.

Selain Listyo, dua nama yang disebut dalam pemberitaan adalah Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi. Ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain sejak 2025, serta dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal. Dugaan tersebut masih merupakan perkara yang diproses aparat penegak hukum, bukan putusan bersalah.

KSPSI menyatakan akan mengikuti perkembangan perkara melalui proses hukum dan mekanisme organisasinya. Status jabatan Listyo selanjutnya bergantung pada keputusan resmi DPP serta hasil proses hukum yang dijalankan aparat.

Catatanpublik