Mutasi 199 Personel Polri Dinilai Bisa Perkuat Pelayanan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath mendukung mutasi 199 personel Polri yang dilakukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Ia berharap penyegaran jabatan tersebut memperkuat kinerja kepolisian dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Dukungan itu disampaikan Rano kepada wartawan pada Minggu (11/10/2026). Menurut dia, rotasi dan regenerasi merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kapasitas organisasi, terutama di institusi sebesar Polri.

“Saya mendukung langkah Kapolri melakukan penyegaran di tubuh Polri. Dalam institusi sebesar Polri, regenerasi dan penempatan personel menjadi instrumen penting untuk memperkuat kapasitas organisasi sekaligus membangkitkan semangat pengabdian anggota,” kata Rano.

Mutasi Polri dinilai sebagai ruang pengembangan anggota

Rano menilai mutasi tidak semestinya dipandang hanya sebagai pergantian pejabat. Penugasan baru, kata dia, dapat membuka kesempatan bagi anggota untuk memperluas pengalaman, mengasah kemampuan, serta menyesuaikan pola kerja dengan kebutuhan masyarakat.

Ia juga melihat rotasi sebagai momentum untuk membangun motivasi dan tanggung jawab anggota. Pengembangan cara kerja yang lebih responsif, menurut Rano, perlu berjalan seiring dengan penempatan personel di jabatan baru.

“Penugasan baru memberikan ruang bagi anggota untuk mengembangkan kemampuan dan menghadirkan inovasi. Kami melihat kebijakan ini sebagai momentum positif untuk meningkatkan motivasi kerja, memperkuat tanggung jawab, dan membangun budaya organisasi yang berorientasi pada kualitas pelayanan,” ujarnya.

Dalam proses penempatan personel, Rano menekankan pentingnya mempertimbangkan kompetensi, kemampuan, rekam jejak, dan integritas. Ia menilai pengembangan karier yang berpijak pada prestasi dan profesionalisme dapat mendorong anggota untuk menjalankan tugas dengan lebih baik.

Pelayanan masyarakat menjadi ukuran keberhasilan

Bagi Rano, manfaat mutasi pada akhirnya harus terlihat dalam pengalaman warga saat berurusan dengan kepolisian. Ukurannya, antara lain, respons terhadap laporan, kejelasan informasi mengenai perkembangan perkara, transparansi pelayanan, serta kehadiran polisi yang memberi rasa aman.

Ia mengatakan penempatan yang tepat dapat menjadi fondasi agar kebijakan pimpinan diterapkan secara konsisten, termasuk pada unit yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Perubahan jabatan, dengan demikian, perlu disertai perbaikan nyata dalam cara anggota melayani warga.

“Ukuran keberhasilan mutasi pada akhirnya adalah peningkatan kualitas kerja yang dirasakan masyarakat. Ketika warga memperoleh pelayanan yang lebih baik dan merasa didengar, kepercayaan terhadap Polri akan semakin kuat,” ucapnya.

Rano mengaitkan penyegaran tersebut dengan tagline baru Polri, yakni “Polisi Bersama Masyarakat”. Ia berharap semangat itu diterjemahkan dalam kepemimpinan yang terbuka terhadap aspirasi warga serta pelayanan yang cepat dan humanis.

Menurut dia, semangat tersebut tidak cukup berhenti sebagai slogan. Kepemimpinan dan cara kerja di setiap tingkatan perlu mencerminkan orientasi kepada masyarakat agar arah kebijakan Kapolri dapat dirasakan dalam layanan kepolisian sehari-hari.

Pejabat baru diminta segera beradaptasi

Rano berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru segera beradaptasi dan menjalankan tanggung jawabnya. Ia meminta mereka memberi teladan kepada anggota, menjaga program yang telah berjalan baik, serta melakukan perbaikan secara terukur.

Ia optimistis penyegaran jabatan dapat menjadi energi baru bagi Polri. Namun, menurut Rano, keberhasilan perubahan tetap bergantung pada kepemimpinan yang mampu meningkatkan motivasi anggota dan menjaga kualitas pengabdian.

“Setiap amanah jabatan harus diwujudkan melalui pelayanan yang semakin profesional, humanis, dan berkeadilan,” kata Rano.

Mutasi 199 personel tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026. Personel yang dimutasi terdiri atas perwira tinggi dan perwira menengah. Perubahan mencakup sejumlah jabatan strategis, di antaranya Wakabaintelkam, Kakorlantas, dan tiga kapolda.

Dengan perubahan di sejumlah posisi penting itu, perhatian berikutnya tertuju pada pelaksanaan tugas para pejabat baru. Bagi masyarakat, hasil penyegaran akan terasa ketika pelayanan kepolisian makin jelas, tanggap, dan dapat diandalkan.

Catatanpublik