Gojek menyatakan siap mematuhi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital yang resmi dirilis pemerintah pada Kamis, 8 Oktober. CEO Gojek-Tokopedia (GoTo) Hans Patuwo mengatakan perusahaan akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung penerapan aturan yang mencakup transportasi daring, termasuk ojek online, taksi online, dan layanan kurir.
Perpres tersebut mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital. Di antaranya skema bagi hasil layanan penumpang roda dua, tarif angkutan penumpang, serta layanan pengantaran barang dan makanan. Pemerintah juga meminta kementerian terkait menyiapkan aturan pelaksanaan paling lambat 31 Desember.
Gojek sambut Perpres Ojol 2026
Hans menyambut terbitnya regulasi itu dan menegaskan komitmen Gojek untuk menaati ketentuan yang berlaku. Menurut dia, perusahaan juga siap berkolaborasi dengan pemerintah agar pelaksanaan Perpres berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan.
“Kami menyambut baik Peraturan Presiden ini dan berkomitmen untuk senantiasa mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, serta berkolaborasi erat dengan Pemerintah guna memastikan implementasinya berjalan secara efektif,” ujar Hans.
Pernyataan itu disampaikan setelah pemerintah mengumumkan peluncuran Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengatakan aturan tersebut menjadi dasar pengaturan transportasi online, mulai dari ojek dan taksi daring hingga kurir online.
Ruang lingkup aturan, menurut Bambang, juga berkaitan dengan sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, serta ketenagakerjaan. Ketentuan lebih teknis akan disusun oleh kementerian terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), kementerian yang menangani UMKM, serta Kementerian Perhubungan.
Skema komisi 8 persen sudah diterapkan di GoRide
Untuk layanan transportasi penumpang roda dua GoRide, Gojek menyatakan skema bagi hasil atau komisi sebesar 8 persen telah diterapkan sejak 1 Juli 2026. Hans mengatakan perusahaan masih menunggu aturan turunan dari kementerian terkait untuk menerapkan seluruh substansi Perpres secara menyeluruh.
Aturan turunan itu terutama diperlukan untuk layanan pengantaran barang dan pengiriman makanan. Gojek menyebut implementasi pada kedua layanan tersebut masih menunggu ketentuan dari Kementerian Komdigi. Dengan demikian, rincian pelaksanaan untuk layanan di luar transportasi penumpang roda dua belum dijelaskan dalam pernyataan perusahaan.
Perbedaan tahap penerapan tersebut menunjukkan bahwa Perpres memuat kerangka pengaturan, sementara sejumlah ketentuan teknis masih harus ditetapkan. Pemerintah memberi tenggat hingga 31 Desember bagi kementerian terkait untuk menerbitkan aturan pelaksanaan. Isi aturan turunan itu akan menentukan bagaimana ketentuan Perpres dijalankan pada masing-masing layanan.
Kesejahteraan mitra menjadi perhatian Gojek
Hans mengatakan kesejahteraan mitra pengemudi tetap menjadi prioritas perusahaan. Gojek, kata dia, menjalankan Program Apresiasi Mitra (PAM) yang memberikan apresiasi berdasarkan kinerja, konsistensi, dan masa kemitraan.
Manfaat yang disebutkan perusahaan melalui program tersebut meliputi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, BHR, beasiswa, serta umrah gratis. Hans menilai perhatian terhadap mitra sejalan dengan komitmen pemerintah dalam perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital.
Terbitnya Perpres menjadi langkah awal bagi pengaturan yang lebih luas, tetapi penerapannya masih menunggu sejumlah aturan teknis. Bagi pengemudi dan pengguna layanan, kejelasan ketentuan dari kementerian terkait akan menjadi hal penting untuk melihat bagaimana kebijakan baru ini dijalankan di lapangan.
