Kenaikan PTKP 2027 Tak Berlaku Januari, Ini Alasannya

Rencana penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027 tidak akan berlaku mulai Januari. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih membahas kebijakan tersebut dan kemungkinan baru menerapkannya setelah Januari.

“Pembahasannya ini belum selesai dan ini tidak akan diberlakukan di Januari. Jadi mungkin setelah Januari baru kita akan berlakukan,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Meski pemerintah memastikan rencana itu masuk agenda tahun depan, besaran batas PTKP yang baru maupun tanggal efektifnya belum diumumkan. Pemerintah masih mengkaji sejumlah aspek, termasuk dampak kebijakan terhadap daya beli masyarakat.

Besaran dan jadwal kenaikan PTKP masih dibahas

Airlangga sebelumnya menyebut penyesuaian batas PTKP merupakan bagian dari program pemerintah untuk 2027. Pada Senin (3/11/2026), ia mengatakan rencana tersebut masih dalam pembahasan karena disiapkan untuk program tahun depan.

Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah menyesuaikan batas penghasilan tidak kena pajak dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Namun, pemerintah belum menjelaskan rumusan yang akan dipakai ataupun daerah dan kelompok pekerja yang akan terdampak.

Airlangga pernah menyampaikan bahwa perhitungan PTKP baru akan mempertimbangkan inflasi sejak 2016 hingga saat ini. Ia tidak merinci lebih lanjut bagaimana faktor tersebut akan digunakan untuk menentukan batas baru.

PTKP adalah batas penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Dalam penghitungan pajak, nilai PTKP menjadi pengurang penghasilan neto sebelum besaran penghasilan kena pajak ditentukan.

Gaji setara UMP jadi perhatian pemerintah

Rencana penyesuaian muncul antara lain karena pekerja bergaji setara upah minimum masih dapat terkena pajak. Airlangga mencontohkan pekerja di Jakarta dengan gaji sekitar Rp 5 juta per bulan. Jika dikalikan 12 bulan, penghasilan tahunannya mencapai Rp 60 juta.

Dengan batas PTKP yang berlaku saat ini sekitar Rp 54 juta per tahun, terdapat selisih Rp 6 juta yang menjadi dasar pengenaan PPh. Menurut Airlangga, kondisi itu menunjukkan batas yang sekarang perlu dikaji kembali, terutama di wilayah dengan upah minimum tinggi.

Ia mengatakan pemerintah ingin pekerja yang menerima gaji setara UMP dapat terbebas dari potongan pajak. Meski demikian, usulan tersebut masih berupa rencana dan belum menjadi ketentuan baru yang berlaku bagi wajib pajak.

Penyesuaian PTKP juga berhubungan dengan daya beli. Jika batas penghasilan tidak kena pajak naik, beban PPh pekerja yang memenuhi ketentuan dapat berkurang. Namun, besarnya manfaat bagi setiap pekerja baru dapat diketahui setelah pemerintah menetapkan skema dan nilai PTKP yang baru.

Usulan buruh dan dukungan pengusaha

Wacana menaikkan PTKP pernah dibicarakan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan perwakilan buruh di Istana Kepresidenan pada September 2025. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat itu mengusulkan agar batas penghasilan tidak kena pajak dinaikkan dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan.

Usulan tersebut berbeda dari keputusan pemerintah. Saat itu, Kementerian Keuangan menyatakan belum memperoleh informasi mengenai usulan tersebut dan belum memiliki rencana untuk merevisi PTKP. Kini, pemerintah menyatakan penyesuaian tengah dibahas untuk program 2027.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mendukung wacana kenaikan PTKP. Menurutnya, pengurangan beban pajak dapat membantu pekerja mempertahankan daya beli, terutama kelompok kelas menengah.

Untuk saat ini, pekerja masih mengacu pada ketentuan PTKP yang berlaku. Pemerintah belum mengumumkan angka pengganti maupun tanggal penerapan setelah Januari 2027, sehingga rincian kebijakan masih perlu ditunggu sampai pembahasan selesai.

Catatanpublik